aturan baru
-
Bisnis
Publik Sipil Desak Pembahasan RPMK Soal Layanan Tembakau Dihentikan
JAKARTA – Aliansi warga sipil menuntut pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) 2024 dihentikan dikarenakan terlalu memasung ruang gerak hasil…
Read More » -
Bisnis
Asosiasi Lintas Industri Tolak Aturan Soal Rokok di tempat PP Bidang Kesehatan
JAKARTA – Puluhan asosiasi lintas sektor menyatakan sikap penolakan berhadapan dengan berbagai kebijakan kontroversial terkait pengaturan barang tembakau pada Peraturan…
Read More » -
Bisnis
Rugikan Penjual Rokok Legal, Kemasan Polos Tanpa Merek Dinilai Diskriminatif
JAKARTA – Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) yang dimaksud menggerakkan implementasi kemasan rokok polos tanpa merek juga Peraturan otoritas (PP)…
Read More » -
Bisnis
Serikat Pekerja Siap Turun ke Jalan Protes Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek
JAKARTA – Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP-RTMM-SPSI) menyatakan siap turun ke…
Read More » -
Bisnis
Rancangan Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Rugikan Ekosistem Tembakau
JAKARTA – Rancangan regulasi anyar yang tersebut muncul di bentuk Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (RPMK) ditengarai sangat merugikan bagi sektor…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Perlu Keterbukaan
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif mengambil bagian ambil pernyataan terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan…
Read More » -
Bisnis
DPR Soroti Aturan Rokok Polos Tanpa Merek, Minim Libatkan Bidang Terdampak
JAKARTA – Sejumlah anggota legislatif mengambil bagian ambil kata-kata terkait rencana penerapan kemasan rokok polos tanpa merek pada Rancangan Peraturan…
Read More » -
Bisnis
Soal Aturan Turunan PP Kesehatan, DPR Soroti Minimnya Pelibatan Publik
JAKARTA – Peraturan eksekutif (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mana mengatur tentang hasil tembakau dan juga rokok elektronik menuai…
Read More » -
Bisnis
Ramai-ramai Industri Tolak PP Kesehatan, Wapres Jaminan Dalami Masukan
JAKARTA – Sejumlah asosiasi sektor juga penjual di area Indonesia secara tegas menolak Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 28 Tahun 2024…
Read More »