Respons Pengurus Muhammadiyah mengenai Izin Tambang: Kader Silakan Kritik, Asal Tidak Mencela
Yogyakarta — Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tak menampik munculnya kritik dari kalangan kader dalam tempat pasca organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. “Silahkan jikalau kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) telah menyatakan, kritik setajam apapun diterima sebagai energi,” ujar Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.
Hanya saja, kata Arif, kritik yang dimaksud dilayangkan kader itu harus konstruktif agar mampu berubah menjadi masukan lalu pertimbangan organisasi untuk segera berbenah juga melakukan evaluasi yang tersebut diperlukan. Menurut dia, kritik berbeda dengan mencela. Kritik itu juga tidak ada menyerang pribadi. “Silakan kritik sekadar kebijakan Muhammadiyah persoalan tambang itu, atau cara pengelolaannya. Muhammadiyah terus akan memperhatikan semua kritik yang masuk,” kata dia.
Pada Ahad, 28 Juli kemarin, PP Muhammadiyah, memutuskan menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan itu berdasarkan hasil pleno pada 13 Juli lalu, lalu Konsolidasi Nasional yang tersebut dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.
Konsolidasi Nasional ini dihadiri pimpinan pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Taraf Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga ‘Aisyiah, dan juga Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah. “Kami mengamati nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” kata Haedar Nashir pada jumpa pers, Ahad, 28 Juli 2024.
Arif Jamali Muis mengklaim, belum ada kritik yang dimaksud dilayangkan secara resmi untuk organisasi. Kritik itu sejauh ini hanya saja bertebaran dalam media sosial (medsos) hanya juga grup percakapan. “Sampai pada waktu ini juga belum ada aksi menentang yang dimaksud sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM,” ujar dia.
Disinggung apakah ada kader yang tersebut memutuskan meninggalkan dan juga mengatasi kartu tanda anggota atau KTA organisasi, Arif juga menyatakan belum ada. “Di medsos memang benar berbagai (kritik itu), yang mana menghubungi dengan segera menanyakan kebijakan perihal tambang itu pun banyak, ya kami jelaskan sesuai hasil konsolidasi itu,” katanya. Menurut Arif, berbagai kader yang tersebut cemas kebijakan menerima tambang itu lantas menyebabkan Muhammadiyah berubah sikap kritisnya atau akan melunak terhadap pemerintah.
Sekjen PSI Sebut Keseriusan Prabowo-Gibran Soal Keberlanjutan Pembangunan IKN
Artikel ini disadur dari Respons Pengurus Muhammadiyah soal Izin Tambang: Kader Silakan Kritik, Asal Tidak Mencela
