Jakarta – Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat lalu Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi memohon pemerintah bertanggung jawab menghadapi masuknya produk-produk impor ilegal ke Tanah Air. Menurutnya, setidaknya ada dua menteri yang mana paling bertanggung jawab berhadapan dengan persoalan yang dimaksud yaitu Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto juga Menteri Keuangan Sri Mulyani.
“Pak Airlangga lalu Bu Sri Mulyani yang digunakan mengeluarkan 26 ribu kontainer ke lingkungan ekonomi domestik. Kami sampai pada waktu ini tak mengetahui apa isi dari kontainer tersebut, akibat data yang dimaksud tiada pernah disampaikan ke publik,” kata Farhan, melalui pernyataan tercatat pada Senin, 29 Juli 2024.
Farhan mengatakan, hal itu terkonfirmasi dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas. “Zulhas pada waktu mengeluarkan Permendag Nomor 8, tak terlibat sebanding sekali. Menteri Industri juga infonya tidaklah mengetahui isi kontainer yang disebutkan apa saja,” ujar Farhan.
Menurut dia, Zulhas melakukan penandatanganan Permendag Nomor 8/2024 pada waktu mengikuti pertandingan Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ke-30 di Peru. Saat itu, kata Farhan, Airlangga sebagai Menko Perekonomian menjabat sebagai Mendag ad interim.
Farhan menjelaskan, berdasarkan penjelasan Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna, Zulhas ketika itu ditelepon oleh Airlangga jam 2 pagi waktu Peru. Dalam telepon itu, Airlangga disebutkan mengajukan permohonan mengeluarkan 26 ribu kontainer pada Tanjung Priok juga Tanjung Perak. Sejalan dengan itu dikerjakan revisi kembali Permendag 36/2023 berubah jadi Permendag 8/2024.
Menurut Farhan, situasi bidang tekstil sekarang pada keadaan kritis. Masuknya 26 ribu kontainer yang dimaksud menyebabkan keadaan semakin parah. Ribuan karyawan kena pemutusan hubungan kerja atau PHK kemudian penutupan pabrik masih terus berlanjut. Dia memohonkan Airlangga serta Sri Mulyani bertanggung jawab melawan pembiaran terhadap bidang tekstil hari ini.
“Pak Airlangga juga Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab melawan ribuan buruh yang mana di-PHK hingga pada waktu ini. Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait barang impor terjangkau ini sudah ada bertahun-tahun,” ucap dia. Belum lagi safeguard kain yang tersebut belum ditandatangani Sri Mulyani yang digunakan telah menahun.
Pada puncaknya, terbit Permendag 8/2024 memproduksi 26 ribu kontainer masuk kedalam Indonesia. “Ini seperti legalisasi impor ilegal ke Indonesia,” ucap Farhan. Menurut dia, Satgas Impor Ilegal yang dibentuk Zulhas sanggup berhasil apabila semua kementerian dan juga lembaga berani membuka data perusahaan yang digunakan terlibat. “Siapa-siapa yang digunakan terlibat juga stop impor borongan.”
Semua kementerian dan juga lembaga, kata Farhan, harus berani mengungkap siapa yang tersebut bermain impor ilegal itu. Mulai dari permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga total barang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan. “Semua yang digunakan ada di dalam di Satgas pasti punya datanya. Kuncinya adalah transparansi data,” ucap dia.
Selanjutnya, beliau mengajukan permohonan pemerintah harus menyetop impor borongan dikarenakan banyaknya komoditas ilegal masuk lewat jalur tersebut. Di samping itu, ia berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dapat mengevaluasi kinerja Satgas Impor Ilegal ini pada tenggang waktu satu sampai tiga bulan bekerja.
“Karena impor ilegal ini pasti merugikan negara dari segi pendapatan. Yang seharusnya dikenakan bea masuk serta masuk ke negara, malah adanya penyelewengan,” ucap dia. Dia berharap satgas itu mampu dilanjutkan ke masa periode presiden terpilih nanti.
Menurut dia, Satgas Impor berhasil mengamankan barang impor ilegal senilai Mata Uang Rupiah 40 Miliar. Isinya terdiri dari hasil elektronik hingga pakaian jadi. Penertiban ini merupakan langkah awal di menindak produk-produk impor ilegal beredar pada pasar. Kendati begitu, kerja Satgas Impor harus diimbangi sinergitas lintas kementerian/lembaga. Demi mengungkap tindakan hukum di dalam balik masifnya impor ilegal masuk ke Indonesia.
Pilihan Editor: Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Warisan Utang Menggunung, Tak Sebanding dengan Pertumbuhan
Artikel ini disadur dari Banjir Produk Impor, Airlangga dan Sri Mulyani Diminta Tanggung Jawab
