JAKARTA – Angin segar yang tersebut dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Pendanaan Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 ketika mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi rakyat berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan mampu menyokong kemampuan kelas menengah di area sektor konsumsi, khususnya di area bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang dimaksud dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Ahli pengembangan Perumahan juga Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum sanggup terlaksana. Kami telah lama kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang benar belum ada kejelasan. Jadinya belum sanggup akad kredit lalu realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi pada keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini bukanlah janji manis lantaran kita pengembang rumah subsidi, kemudian khususnya yang mana tegabung di APERSI yang mana mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, di dalam penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang digunakan tinggal hitungan bulan ini, mampu menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait kegiatan pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai kegiatan yang mana selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menghasilkan pengembang lebih tinggi berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya oleh sebab itu sejumlah pengembang mempunyai kewajiban pembayaran di area perbankan yang dimaksud tak dapat ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang pada waktu ini berbagai yang tersebut menganggur akibat tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya oleh sebab itu pada penyelenggaraan properti atau perumahan, selalu menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor lapangan usaha yang tersebut juga akan bergerak jikalau ada konstruksi perumahan.
“Tak hanya sekali itu, rakyat rakyat berpenghasilan rendah (MBR) yang digunakan menerima rumah subsidi juga menanti realisasi ini,” tegas Junaidi.
