JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan berdasarkan sebuah studi, pembaharuan iklim dapat menyebabkan penurunan Barang Domestik Bruto (PDB) hingga 10 persen pada 2025 mendatang. Menurutnya, nomor itu amatlah besar apabila meninjau kondisi yang mana penuh dengan ketidakpastian seperti ini.
“Ini (penurunan) cukup besar, 10 persen dari PDB. Setiap kali kita berjuang meningkatkan Produk Domestik Bruto sebesar tiga persen, seperti tahun 2024 dan juga 2025 ini, dibutuhkan perniagaan yang mana sangat besar, khususnya dengan banyaknya risiko negatif seperti ini (perubahan iklim),” jelasnya pada International Sustainability Diskusi (ISF) 2024 di tempat Jakarta, hari terakhir pekan (6/92024).
Menkeu menuturkan, kehilangan 10 persen Produk Domestik Bruto itu akan memberikan konsekuensi yang tidaklah hanya saja mempengaruhi ekonomi. Namun juga di upaya mengatasi kemiskinan hingga penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi generasi muda.
Selain itu, lanjut Menkeu, kenaikan suhu global yang mana menyebabkan meningkatnya jumlah kali bencana alam juga dapat merusak infrastruktur yang tersebut telah lama dibangun. Sehingga pada akhirnya akan menjadi sia-sia dan juga memakan biaya yang mana sangat besar.
Perubahan iklim juga dapat memicu ketidakstabilan sosial-politik. Komunitas publik miskin cenderung menjadi pihak yang tersebut paling terdampak. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial serta meningkatkan ketegangan politik.
“Jadi, kita memahami bahwa pembaharuan iklim perlu segera ditangani. ASEAN, di hal ini, sebagai suatu kawasan yang digunakan mempunyai peningkatan dunia usaha sekaligus ketahanan, tetapi bukan terlepas dari ancaman pembaharuan iklim kemudian geopolitik,” terang Menkeu.
Dalam kesempatan yang sama, Bendahara Negara itu juga menyoroti kerentanan kawasan ASEAN terhadap dampak krisis iklim. Berdasarkan estimasi Bank Pembangunan Asia (ADB), Produk Domestik Bruto ASEAN dapat turun hingga 11 persen akibat pembaharuan iklim.
Meskipun hanya sekali menyumbang sekitar tujuh persen emisi global, ASEAN tetap saja perlu melanjutkan proses penyelenggaraan dibarengi upaya pengurangan emisi CO2.
Oleh sebab itu, Menkeu menegaskan inovasi iklim perlu diatasi, terlebih Organisasi Meteorologi Bumi (World Meteorological Organization/WMO) sudah pernah menyatakan tahun 2023 merupakan tahun terpanas yang mana pernah tercatat.
“Upaya dekarbonisasi di tempat ASEAN harus memprioritaskan optimalisasi penanaman modal umum dan juga swasta. Dan itulah mengapa kita benar-benar perlu berdiskusi tentang inovasi iklim dengan semua stakeholder,” pungkas Menkeu.
