JAKARTA – Mahkamah Agung (MA) diminta menolak Peninjauan Kembali (PK) yang dimaksud diajukan terpidana korupsi Izin Usaha Tambang (IUP) Mardani H Maming . MA juga diminta konsisten pada putusan hukum yang mana telah lama berkekuatan tetap.
Hal itu disampaikan Komite Rakyat Anti Korupsi (Keras) kemudian Pergerakan Rakyat Proletar (Gerap) di aksi unjuk rasa dalam depan Gedung MA, Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Koordinator Keras Sulaiman mendesak MA dapat segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan peninjauan kembali atau PK Nomor 784/PAN.PNW-15-U1/HK2.2/IV/2024 yang mana diajukan Mardani H Maming.
“Mahkamah Agung harus segera menjatuhkan putusan untuk menolak permohonan PK Mardani H Maming,” ucapnya.
Sulaiman memohonkan Majelis Hakim MA konsisten pada putusan hukum yang tersebut sudah pernah diterima Mardani H Maming. “Mahkamah Agung diharapkan tetap memperlihatkan konsisten pada putusan hukum yang tersebut berkekuatan tetap,” katanya.
Dia yakin dengan menolak PK yang digunakan diajukan Mardani H Maming akan memberikan efek jera bagi para koruptor lainnya dalam Indonesia. Sulaiman optimistis penolakan PK Mardani H Maming juga akan menguatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem peradilan Indonesia.
“Kami berharap MA dapat mengambil kebijakan yang dimaksud adil juga bijak pada persoalan hukum ini. Keputusan yang tegas juga objektif akan menjadi bukti nyata komitmen Mahkamah Agung di memberantas korupsi,” tegasnya.
Koordinator Gerap Amri Loklomin berharap Ketua Majelis Hakim MA yakni Sunarto tiada masuk angin dengan menerima putusan PK yang diajukan Mardani H Maming.
“Ketua Majelis Hakim Sunarto jangan masuk angin akibat diduga mendapat tekanan untuk meloloskan PK dari koruptor Mardani Maming,” ujarnya.
Gerap turut memperkuat MA menolak peninjauan atau PK koruptor yang dimaksud diajukan Mardani Maming. “Meminta Mahkamah Agung terjaga independensinya dari intervensi koruptor tambang Mardani Maming,” katanya.
