JAKARTA – Rencana gabungan alias merger perusahaan pelat merah dalam sektor infrastruktur mandek pada tangan Menteri Pekerjaan Umum juga Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Padahal, surat konsolidasi perseroan di area bidang Karya sudah ada disodorkan Kementerian BUMN sejak beberapa waktu lalu.
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, surat rencana merger telah di area meja Basuki Hadimuljono, yang tersebut pada masa kini belum ditandatangani. Sehingga, Kementerian BUMN masih harus mengantisipasi persetujuan tersebut.
“Kami tetap memperlihatkan mengantisipasi konsolidasi karya yang tersebut sedang ada di dalam meja Pak Menteri PUPR, kita tunggu saja,” ujar Erick ketika ditemui pada Mandiri Digital Tower, DKI Jakarta Barat, Rabu (18/9/2024).
Adapun, BUMN karya yang dilebur di area antaranya, Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, lalu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya lalu Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya atau WIKA akan dilebur ke PTPP. Dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.
Ditemui pada tempat terpisah, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan, proses peleburan BUMN karya masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Dia mencontohkan, Hutama Karya kemudian PT Waskita Karya. Nantinya, WSKT akan menjadi anak usaha HK. Namun, pada proses konsolidasi pemegang saham harus memverifikasi keuangan kedua BUMN karya ini sehat.
“Udah (disepakati) sebanding Pak Bas serupa Pak Menteri (Erick Thohir). Nah ini kita harus setting lagi kira-kira timing-nya, oleh sebab itu harus dilihat pembukuannya yang sehat HK sejenis Waskita-nya,” ujar Rabin pada waktu ditemui pada kawasan DKI Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
