JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto membeberkan banyak strategi untuk menggalakkan pertumbuhan makro sektor ekonomi nasional di tempat 2025. Mesin pertumbuhan dunia usaha 2025 lainnya di area antaranya, membuka lingkungan ekonomi baru, Kartu Prakerja, implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja, optimalisasi inisiatif strategi nasional (PSN), Kawasan Perekonomian Khusus (KEK).
Lalu aksesi Organisasi untuk Kerjasama Kondisi Keuangan juga Pembangunan (OECD) juga aksesi Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP) atau perjanjian komprehensif kemudian progresif untuk kemitraan Trans-Pasifik.
“Beberapa strategi ke depan yaitu tentu revitalisasi mesin perekonomian , khususnya juga untuk membuka pangsa baru, revitalisasi kunjungan beberapa acara unggulan yang mana tadi pak Presiden sampaikan, selain Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, acara strategi nasional, KEK, aksesi OECD dan juga juga di proses aksesi CP-TPP,” ujar Menko Airlangga pada waktu konferensi pers, di dalam Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Ibukota Selatan, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Tak hanya saja itu, pemerintah juga menggerakkan pengembangan ekonomi baru melalui utilisasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), persiapan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi. Kemudian, proses lanjut di tempat berbagai sektor, pendalam lalu penguatan habitat electric vehicle alias EV, dan juga inisiasi semi kondaktor.
“Tentu kita masih melakukan kegiatan di area bidang proteksi sosial, pemberdayaan rakyat melalui inisiatif KUR (Kredit Usaha Rakyat), kegiatan Makan Siang Bergizi gratis, juga rehabilitasi sekolah,” beber dia.
Selanjutnya, konektivitas dengan pengembangan infrastruktur, termasuk Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) pada Kalimantan Timur (Kaltim), perbaikan tata kelola sumber daya manusia (SDM). Optimalisasi insentif untuk transisi energi, pengurangan karbon kemudian proteksi sosial, hingga pemberdayaan publik untuk ketahanan nasional lalu stabilitas politik.
