JAKARTA – DPR batal mengesahkan RUU Pemilihan Kepala Daerah menjadi undang-undang di rapat paripurna yang digunakan digelar, Kamis (22/8/2024). Pembatalan pengesahan dikarenakan rapat paripurna belaka dihadiri 89 Anggota DPR.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mana bertindak sebagai pimpinan sidang menjelaskan, rapat paripurna belaka dihadiri oleh 89 anggota dewan. Sementara 87 anggota izin.
“Oleh lantaran itu, kita akan menjadwalkan kembali rapat Bamus untuk rapat paripura oleh sebab itu kuorum tidaklah terpenuhi,” kata Dasco sambil mengetok palu.
Sebelumnya rapat paripurna DPR pengesahan RUU pemilihan gubernur menjadi undang-undang sempat diskors selama 30 menit lantaran partisipan rapat paripurna belum mencapai kuorum.
Sufmi Dasco Ahmad yang tersebut bertindak sebagai pimpinan rapat menunda rapat selama 30 menit untuk mengawaitu partisipan rapat. Hal itu seperti yang mana diatur di Tata Tertib DPR.
“Saudara-saudara para anggota kemudian hadirin yang kami muliakan, sehubungan dengan belum terpenuhnya persyaratan qouroum rapat paripurna pada hari ini, maka sesuai dengan Pasal 281 ayat 3 Tata Tertib DPR RI sebagai berikut,” kata Dasco.
“Penundaan membuka rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan pada jangka waktu paling lama 30 menit, apakah dapat disetujui?” imbuh Dasco.
Merespons hal itu, para partisipan yang dimaksud sudah pernah tiba menyerukan setuju. Kemudian, Dasco segera mengetok palu sidang sebagai persetujuan pemundaan rapat.
“Terima kasih dengan ini rapat kami skors,” tandas Dasco.
