pemerintahan Diminta Perkuat Kemandirian kemudian Ketahanan Pangan

JAKARTA – otoritas Indonesia diminta meningkatkan kekuatan ketahanan pangan . Sebab 70% konflik juga pertempuran antarnegara yang dimaksud terjadi di area dunia ketika ini bersumber dari isu energi lalu pangan.
Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo pada waktu diskusi terkait “Pembangunan Bidang Pertanian Indonesia” yang diselenggarakan dengan dengan Diskusi Rektor Indonesia, Akademi Pengetahuan Pengetahuan Indonesia, Asosiasi Pengetahuan Politik Indonesia, FKPPI, lalu HIPMI, kemarin.
”Kita semua tentu menyadari pangan sebagai keperluan dasar manusia, merupakan komoditas strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial, kemudian keamanan nasional,” ujarnya, Hari Sabtu (14/9/2024).
Menurut Pontjo, ketahanan pangan sudah ada seharusnya menjadi kepentingan nasional utama yang tersebut harus terus diperjuangkan. Terlebih dikarenakan Rencana Sustainable Development Goals (SDGs) yang tersebut merupakan komitmen global serta Indonesia menetapkan salah satu tujuannya pada 2030 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan lalu nutrisi yang lebih tinggi baik serta mengupayakan pertanian berkelanjutan.
Berdasarkan penilaian Global Food Security Index (GFSI) dari The Economist Intelligence Unit (EIU) pada Desember 2022, kata Pontjo, ketahanan pangan Indonesia mendapatkan skor 60,2 yang digunakan berada di dalam sikap 63 dari 113 negara. ”Ketersediaan pangan Indonesia dinilai kurang baik dengan skor 50,9. Keadaan ini tentu masih memprihatinkan,” ucapnya.
Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti ini menyebut, konsep swasembada pangan dipandang sebagai salah satu cara efektif di mencapai ketahanan pangan suatu negara, sehingga negara yang dimaksud miliki kontrol yang mana besar terhadap pasokan pangannya juga tiada tergantung pada bursa internasional.
“Potensi sektor pertanian yang digunakan besar, Indonesia berpeluang untuk swasembada pangan. Sayangnya, kemungkinan besar ini belum diberdayakan secara optimal. Pembangunan sektor pertanian Indonesia hingga pada waktu ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang mana maksimal jikalau dilihat dari tingkat kesejahteraan petani, menjaga ketahanan pangan, serta kontribusinya pada pendapatan nasional,” paparnya.
Hasil Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kondisi pertanian di area Indonesia tidak ada berbagai berubah selama 10 tahun terakhir, lalu masih menghadapi berbagai hambatan serta tantangan, antara lain, masih didominasi tenaga kerja tua, minim menggunakan teknologi, penyusutan lahan pertanian, kecacatan lingkungan dan juga inovasi iklim. Termasuk akses petani terhadap permodalan, terkait keterpaduan antar sektor atau koordinasi dan juga sinergi antarsektor.
”Menghadapi berbagai kesulitan tersebut, maka penerapan sains lalu teknologi yang digunakan paling produktif tetapi ramah lingkungan di pengerjaan sektor pertanian merupakan suatu keniscayaan,” katanya.
Penerapan sains serta teknologi pertanian memungkinkan para petani meningkatkan efisiensi produksi, menurunkan beban kerja manual, lalu meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Selain itu, teknologi informasi serta komunikasi juga memainkan peran penting pada menghubungkan petani dengan informasi lingkungan ekonomi dan juga memfasilitasi akses ke media belanja online, yang dimaksud berkontribusi pada peningkatan pemasaran juga jualan barang pertanian.
”Meskipun ada komitmen pemerintah untuk penerapan teknologi pertanian, namun mekanisasi lalu adopsi teknologi masih cukup rendah, dengan 87,59% rumah tangga petani masih memilih untuk menggunakan metode konvensional pada bertani,” ujarnya.



