pemerintahan Segera Undangkan Perubahan PKPU, Menkumham: Hari Ini adalah Kalau Memungkinkan
JAKARTA – Menteri Hukum dan juga Hak Asasi Manusia ( Menkumham ) Supratman Andi Agtas segera mengundangkan inovasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pemilihan Kepala Daerah yang digunakan telah lama disetujui DPR. Supratman menegaskan hal itu pada waktu hadir di rapat sama-sama DPR juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam Komisi II DPR.
Dalam rapat itu, tak ada intervensi atau sanggahan terkait draf PKPU yang tersebut sudah pernah dipersiapkan KPU. KPU mengakomodasi dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait peraturan yang mana pada intinya berkaitan dengan ambang batas pengusungan calon kepala area juga penghitungan batas usia calon kepala daerah.
“Hari ini segera kita harmonisasi lalu sesegera mungkin saja kami undangkan. Kalau memungkinkan hari ini, kami undangkan hari ini,” kata Supratman usai mengunjungi rapat pada Komisi II DPR RI, Akhir Pekan (25/8/2024).
Supratman mengatakan, usai rapat ini pihaknya secara langsung mengatur rapat dengan pimpinan Kemenkumham. Supratman menegaskan inovasi itu akan segera diundangkan. “Ini segera rapat by zoom untuk harmonisasinya, hari ini juga. Saya berharap, tadi saya sudah ada hubungan Pak Dirjen, semuanya, staf untuk segera mungkin saja melakukan pengundangan,” kata dia.
Sebelumnya, Rapat itu dimulai sejak pukul 10.24 Waktu Indonesia Barat serta berlangsung tak lebih tinggi dari satu jam. Dalam rapat itu, KPU menyampaikan draf inovasi Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. KPU mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga Nomor 70/PUU-XXII/2024.
Dalam rapat itu KPU meyakinkan rancangan perubahannya telah terjadi mengakomodasi aturan terkait ambang batas pengusungan kepala tempat sekaligus penghitungan batas usia. Dalam rapat itu juga tiada terlihat ada intervensi atau sanggahan baik dari perwakilan pemerintah, anggota DPR termasuk pengurus pemilihan umum lainnya.
“Perubahan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 ini sudah mengakomodasi, tidak ada ada kurang tak ada lebih, dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 lalu 70,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Hari Minggu (25/8/2024).
“Apakah sanggup kita setujui?” tanya Doli.
“Setuju,” jawab partisipan rapat.
