PNS Hijrah ke IKN Dipastikan Dapat 1 Apartemen, MenpanRB Ungkap Spesifikasinya

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan, PNS yang dimaksud akan dipindahkan ke Ibu Pusat Kota Nusantara ( IKN ) masing-masing akan mendapatkan 1 unit apartemen .
“Hunian bagi ASN tempatnya sangat nyaman menurut saya untuk ASN serta telah diputuskan Presiden satu keluarga satu unit tidak ada lagi sharing,” ucapannya MenpanRB, Azwar Anas pada keterangan resmi, hari terakhir pekan (13/9/2024).
Adapun spesifikasi apartemen yang digunakan akan diterima oleh ASN, yaitu setiap unit hunian ASN di dalam IKN mempunyai 1 kamar mandi lalu 3 kamar, dalam mana 1 kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi.
Terdapat juga ruang tamu, ruang makan, dapur dan juga ruang cuci piring. Hunian menerapkan smart home system, dimana ASN cukup scan barcode untuk masuk ke kamar.
Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, total tower yang tersebut ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang mana terdiri berhadapan dengan sekitar 2.820 Unit Hunian. Dari 47 Tower tersebut, total tower yang digunakan akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 Unit Hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/ anggota Polri.
Lebih lanjut mantan Kepala LKPP ini mengungkapkan apabila hunian ASN yang mana nyaman kemudian lokasi yang dekat dengan sumbu kebangsaan IKN, dapat dimanfaatkan oleh ASN untuk berolahraga atau berjalan kaki menuju pusat perkantoran.
“Sekarang telah ada 560 unit yang telah siap, serta Presiden berharap ini sistemnya terintegrasi dengan sistem digital lalu kualitasnya juga baik untuk ASN,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anas meninjau kamar tinggal di tempat salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang tersebut berada di tempat Kawasan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN), Kota Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Peninjauan dilaksanakan usai hadir di Sidang Kabinet Paripurna (SKP) yang digunakan dipimpin Presiden RI Joko Widodo, dihadiri oleh Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin dan juga para menteri kemudian kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.





