JAKARTA – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR Rieke Diah Pitaloka mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) segera berlaku tanpa perlu mengubah undang-undang (self executing).
“Maka, KPU wajib hukumnya segera melakukan pembaharuan terhadap Pasal 11 juga Pasal 15 Peraturan KPU (PKPU) No.8/2024 tentang Pencalonan Gubernur juga Wakil Gubernur, Pimpinan Daerah kemudian Wakil Bupati, Wali Daerah Perkotaan kota serta Wakil Wali Kota,” ujar Rieke, Hari Minggu (25/8/2024).
Maka itu, Rieke menekankan inovasi Pasal 11 dan juga Pasal 15 PKPU No.8/2024 wajib hukumnya sesuai pertimbangan serta amar Putusan MK pada 20 Agustus 2024.
Pertama, kata dia, Putusan MK No.70/PUU-XXII/2024 terkait batas persyaratan usia calon kepala area pada Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada: “WNI yang dimaksud dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota adalah yang mana memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur lalu 25 tahun untuk Calon Kepala Kabupaten dan juga Calon Wali Kota”.
Rieke menambahkan, Pasal 15 PKPU No.8/2024 menggunakan dasar hukum Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2024: “pemenuhan batas usia calon kepala tempat dihitung sejak pelantikan calon terpilih”.
“Jadi yang dimaksud diatur tidak persyaratan usia pencalonan, tapi aturan pelantikan calon terpilih,” kata Rieke.
Rieke melanjutkan, barangkali pada waktu menciptakan PKPU No.8/2024, komisioner KPU, khususnya Ketua KPU yang tersebut lama lupa Pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) terkait hierarki PUU kalau menyebabkan PKPU dasar acuannya harus undang-undang, tidak putusan Mahkamah Agung.
“Putusan MK memerintahkan batasan usia calon kontestan kembali ke Pasal 7 huruf e UU Pilkada,” imbuhnya.
