Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai

Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau tidaklah (diperpanjang) siapa yang mana mengelolanya? Nah pada perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai
Jakarta – Menteri Investasi/Kepala Badan Kesepahaman Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjamin perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum periode kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) selesai.
“Karena 2041 (IUPK Freeport) selesai, kalau bukan (diperpanjang) siapa yang tersebut mengelolanya? Nah pada perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai,” ujar Bahlil di Kuliah Umum pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang mana dipantau secara daring dari Jakarta, Kamis.
Bahlil mengatakan, sejak 2018, Nusantara sudah ada memegang saham Freeport sebesar 51 persen, dengan rincian sebesar 10 persen dipegang oleh BUMD Papua, serta 41 persen dikelola oleh pemerintah pusat melalui BUMN, tepatnya MIND ID.
Oleh dikarenakan itu, mendekati perpanjangan IUPK Freeport, Bahlil mengungkapkan Indonesi akan mendapatkan saham sebesar 10 persen, sehingga saham Freeport yang mana dipegang oleh Nusantara berubah jadi 61 persen.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengemukakan bahwa berdasarkan laporan Freeport pada 2024, pemerintah telah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
“Insya Allah, pada 2024, laporan dari Freeport, itu uang yang kita pakai untuk membeli itu, sekarang telah kembali modal. Jadi kita sudah ada untung,” ucapnya.
Selain mendiskusikan perpanjangan IUPK Freeport dan juga serangkaian pembelian saham, Bahlil juga menyinggung pentingnya proses lanjut hasil tambang Freeport untuk memaksimalkan keuntungan yang digunakan diperoleh Indonesia.
Kesadaran akan pentingnya pengembangan lebih lanjut inilah yang mana berubah jadi latar belakang dari konstruksi tempat peleburan (smelter) tembaga yang dimaksud dibangun oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) di dalam Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Pada 2021, kami paksakan segera bangun smelter. Dan sekarang (nilai) smelternya 3 miliar dolar AS, dibangun dalam Gresik (Jawa Timur),” kata Bahlil.
Sebelumnya, Presiden Direktur PT Freeport Negara Indonesia Tony Wenas menjelaskan Smelter PT Freeport Negara Indonesia dirancang untuk memurnikan 1,7 jt ton konsentrat tembaga per tahun, lalu sama-sama dengan smelter yang mana dioperasikan PT Smelting, total kapasitas pemurnian mencapai 3 jt ton per tahun.
Smelter yang dimaksud diperkirakan akan menghasilkan kembali sekitar 1 jt ton katoda tembaga, 50 ton emas, kemudian 200 ton perak per tahun.
Artikel ini disadur dari Bahlil: Perpanjangan izin Freeport terbit sebelum Jokowi selesai




