JAKARTA – Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani melaporkan subsidi energi dan juga kompensasi melonjak menjadi Rp394,3 triliun di Rancangan Anggaran serta Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025. Kemudian subsisi non energi sebesar Rp131,3 triliun.
Jika ditotal, alokasi subsidi lalu kompensasi di RAPBN 2025 mencapai Rp525 triliun untuk subsidi energi lalu non energi.
“Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu teristimewa untuk ketahanan pangan lantaran kita mengalokasikan hingga 9 jt ton pupuk subsidi. Ini adalah kenaikan dari 6 sampai 7 jt ton. Ini adalah tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran,” terang Sri Mulyani di konferensi pers Nota Keuangan 2025 pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu), Jakarta, hari terakhir pekan (16/8/2024).
Bendahara Negara itu menambahkan, untuk subsidi lain seperti LPG 3 kg, solar, minyak tanah juga subsidi listrik teristimewa untuk rumah tangga miskin kemudian rentan dan juga transisi energi akan dilaksanakan menggunakan anggaran untuk ketahanan energi ini.
“Kita juga memberikan subsidi non energi terhadap Publik Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya untuk pembelian rumah, untuk mengakselerasi 1 jt rumah untuk MBR kemudian tahun depan kemungkinan besar akan ada target baru yang dimaksud akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih,” terang Sri Mulyani.
Selain itu, pemerintah juga akan terus menyediakan subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik untuk UMKM, petani maupun nelayan. “Kita juga masih menggunakan insentif pajak yang tersebut ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif, itu nanti presiden terpilih sanggup menetapkan sektor mana yang dimaksud menjadi perhatian,” tukasnya.
