Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dijalankan ke Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tambahan fleksibel lalu realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN perlu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan agar tidaklah menghambat daya saing sektor nasional di sedang persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, sektor kita malah bisa saja kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku bidang usaha lalu pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu perkembangan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Level Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi komponen baku, tenaga kerja, lalu rute produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah komoditas atau jasa. Semakin besar nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang digunakan terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen di negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama kegiatan TKDN adalah memberdayakan bidang pada negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah dilakukan menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan asal Bobot Manfaat Korporasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang serta jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu menghurangi ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengakomodasi lebih tinggi banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pemakaian produk-produk pada negeri tidak belaka mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata masalah nomor atau regulasi. Ini adalah menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan lalu teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada hanya sekali menyokong bidang untuk memenuhi target bilangan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi ekosistem bidang lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
