Putusan MK Final dan juga Mengikat, Hima Persis Minta DPR Batalkan Revisi UU pemilihan kepala daerah

JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) meminta-minta DPR RI membatalkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah . Sebab, di revisi yang digunakan dilakukan, DPR sudah menganulir Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 kemudian Nomor 70.

Ketua Area Hukum lalu HAM PP Hima Persis Rizaldi Mina mengatakan, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 sangat krusial, dikarenakan menurunkan ambang batas mengajukan calon kepala tempat dari 20 persen kursi pada DPRD menjadi 8,5 persen, 7,5 persen, atau 6,5 persen, tergantung jumlah total pemilih di tempat tempat tersebut.

“Secara konstitusional, putusan MK bersifat final serta mengikat. Secara konsekuen, undang-undang yang tersebut diuji harus direvisi tanpa ada tambahan dan juga penafsiran sedikit pun berhadapan dengan amanat penting dari putusan MK,” ujarnya, Kamis (22/8/2024).

Namun, kata dia, DPR menalar lain. Revisi UU Pemilihan Kepala Daerah yang tersebut telah bukan dibahas sejak Oktober 2023 lalu tidak ada masuk juga di Prolegnas 2024, secara secara tiba-tiba pada jeda waktu 24 jam dibahas Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dalam bahasan tersebut, DPR menetapkan beberapa kesimpulan yang mengeliminir sebagian besar Putusan MK.

“Pertama, terkait dengan batas calon, DPR mengabaikan amanat MK tentang usia 30 tahun calon gubernur lalu 25 tahun calon bupati/wali kota terhitung sejak penetapan. DPR lebih banyak menggunakan putusan MA (Mahkamah Agung) yang menyebutkan bahwa batas usia 30 tahun gubernur juga 25 tahun calon bupati/wali kota terhitung sejak pelantikan,” katanya.

Kedua, terkait ambang batas parlemen. DPR membagi menjadi dua kategori. Partai/gabungan partai yang digunakan berada di area parlemen masih harus mempunyai kursi minimal 20 persen atau 25 persen pengumuman sah. Sedangkan partai nonparlemen bisa saja mengajukan dengan kata-kata sah antara 6,5 persen-10 persen, tergantung jumlah agregat pemilih dalam tempat tersebut.

“Manuver akhir pada dua isu penting ini menjadi putaran baru dari sekian permasalahan DPR. Secara hukum, aturan dari MK setara undang-undang. Namun, DPR tiada mengindahkan putusan MK. Jelas ini merupakan langkah inkonstitusional,” katanya.

Atas hal itu, kata dia, Sektor Hukum serta HAM PP Hima Persis mengeluarkan tiga sikap. Pertama, menolak segala manuver urusan politik yang digunakan mengabaikan segala bentuk perintah konstitusi. Kedua, mendesak DPR membatalkan revisi UU pemilihan kepala daerah selama tidak ada mengindahkan putusan dari MK.