Jakarta – Rencana pemerintah menerapkan asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga atau third party liability bagi kendaraan bermotor menuai aneka respons dari masyarakat. Aturan ini disebut akan berlalu pada awal 2025 dikarenakan masih mengawaitu Presiden Joko Widodo meneken Peraturan eksekutif melalui Kementerian Keuangan menghadapi aktivitas lanjut dari Undang-Undang Pembangunan kemudian Menguatkan Bidang Keuangan (P2SK).
Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, kemudian Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, menyatakan ketika ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari mengawaitu peraturan pemerintah yang dimaksud akan menjadi payung hukum dari rencana ini.
“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi di Insurance Pertemuan yang tersebut Tempo pantau secara daring pada Rabu, 17 Juli 2024.
Berdasarkan UU P2SK, Ogi mengutarakan harusnya peraturan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang mana akan mengatur pengenaan wajib asuransi bagi kendaraan itu akan pergi dari di dalam Januari 2025. Senyampang itu, Ogi mengemukakan institusinya juga akan memproduksi Peraturan OJK yang mengatur asuransi kendaraan ini.
“Dalam UU P2SK dicantumkan bahwa asuransi kendaraan itu dapat berubah menjadi asuransi wajib,” kata Ogi.
Serikat Pekerja Angkutan Negara Indonesia Tolak Rencana Ini
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Nusantara (SPAI), Lily Pujiati, mengemukakan organisasinya menolak rencana ini sebab akan menambah beban bagi pekerja angkutan berbasis aplikasi, seperti ojek online, taksi online, kemudian kurir. Dia mengatakan biaya premi asuransi yang dimaksud akan dibayarkan tak sebanding dengan status pendapat para pekerja angkutan berbasis aplikasi.
“Karena biaya premi asuransi yang dimaksud akan dibayarkan tidak ada sebanding dengan status pendapatan kami yang dimaksud tidaklah menentu. Hal ini disebabkan tarif angkutan yang mana hemat akibat status pengemudi sebagai mitra,” kata Lily di keterang tercatat pada Senin, 22 Juli 2024. Akibat dari sistem kemitraan ini, Lily mengemukakan pengemudi angkutan berbasis program tak mendapat penghasilan layak terdiri dari upah minimum seperti pekerja lainnya.
Tak semata-mata itu, Lily mengutarakan wajib asuransi ini juga akan menambah biaya keberadaan sehari-hari bagi pekerja angkutan berbasis program yang dimaksud tak ditanggung perusahaan mitra kerja. Biaya operasional itu, kata dia, dalam bentuk pengeluaran untuk substansi bakar, parkir, cicilan kendaraan, pulsa, cicilan ponsel, atribut helm, tas, lalu jaket.
“Maka kami menolak kewajiban asuransi kendaraan lalu aturan lainnya yang digunakan memberatkan rakyat seperti potongan Tapera juga rencana kenaikan biaya BBM,” kata dia.
Selain itu, Lily mengemukakan SPAI menuntut pemerintah untuk mengangkat status pekerja angkutan berbasis perangkat lunak berubah menjadi pekerja yang dimaksud diatur di UU Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai berubah menjadi solusi dari keadaan pekerja angkutan berbasis aplikasi mobile yang tak menentu. “Supaya ada kepastian pendapatan kemudian hak pekerja bagi kami,” kata dia.
Fraksi PKS Sebut Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor Bukan Solusi
Sementara itu, Politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Suryadi Jaya Purnama mengutarakan fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menolak rencana itu. Dia memandang alasan OJK yang tersebut mengapungkan rencana itu ke umum mengada-ada.
“Fraksi PKS menolak kewajiban asuransi bagi kendaraan bermotor, apalagi semata-mata lantaran pendapat OJK yang tersebut asal-asalan mengutip UU P2SK,” kata Suryadi di keterangan tercatat pada Ahad, 21 Juli 2024.
Selain itu, Suryadi yang dimaksud juga anggota Komisi V DPR itu menyampaikan asuransi kendaraan ini juga akan menambah beban bagi masyarakat. Dia masuk akal kendaraan bagi masyarakat tidak sekadar alat transportasi, tapi alat produksi. Oleh dikarenakan itu, lantaran kendaraan sebagai alat produksi, Suryadi memandang akan berpotensi merembet terhadap naiknya nilai tukar barang lalu jasa.
“Jangankan membayar premi asuransi, pajak kendaraan bermotor (PKB) semata komunitas masih sejumlah yang dimaksud menunggak. Sebagai alat produksi, jelas tambahan beban ini berpotensi akan merembet terhadap kenaikan biaya berubah-ubah barang jasa,” kata Suryadi.
Korlantas Polri pada 2022 mencatat sebanyak-banyaknya 50 persen kendaraan bermotor di dalam Indonesi masih mempunyai tunggakan PKB dengan nilai mencapai Simbol Rupiah 100 triliun. “Persoalannya mampu jadi lantaran mekanisme membayar pajaknya bukan efektif atau memang sebenarnya warga tak sanggup dengan beban biayanya,” kata Suryadi.
Asosiasi Asuransi Umum Tanah Air Sebut Rencana Ini adalah Akan Digitalisasi
Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesi (AAUI) Budi Herawan mengakui rencana wajib asuransi bagi kendaraan bermotor merupakan usulan dari pemerintah. Dia mengumumkan AAUI juga sempat berdiskusi dengan bermacam pihak sebelum Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penguraian serta Perkuatan Bidang Keuangan (P2SK).
“Usulan awalnya datang dari pemerintah, itu diskusi beberapa kali sebelum diundangkan,” kata Budi pada waktu ditemui di dalam kantornya ke Kawasan Kuningan, DKI Jakarta Selatan, Senin, 22 Juli 2024.
Usai berdiskusi tentang rencana ini, Budi menyatakan beberapa pihak yang tersebut mengusulkan itu lantas studi banding ke beberapa negara. Dia mengatakan langkah ini merupakan upaya untuk melindungi warga dari kemungkinan kecelakaan yang tersebut tak diinginkan.
“Ingin mengimplementasikan, ini proteksi untuk masyarakat, intinya seperti itu. Itu sudah ada kajian yang tersebut dalam,” kata dia.
Oleh akibat itu, Budi memaparkan jangan sampai rencana wajib asuransi ini akan membebani masyarakat dengan premi atau iuran yang tersebut dibayarkan. Dia berharap dari asuransi ini para pihak yang mana mengalami kerugian kelak sanggup mendapat ganti yang layak.
“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dimaksud dirugikan itu sanggup mendapatkan ganti kerusakan yang mana cukup kemudian layak,” kata dia.
Sementara itu, Budi mengemukakan pada waktu ini AAUI masih menanti Peraturan otoritas melalui Kementerian Keuangan sebagai perbuatan lanjut Undang-Undang P2SK. Sembari itu, Budi bercerita salah satu skema dari pembayaran asuransi kendaraan ini akan memanfaatkan Artificial Intelligence dan juga digitalisasi.
“Tidak terelakan harus menggunakan sistem digitalisasi, akan menggunakan sistem Kecerdasan Buatan lalu kami mulai belajar dari negara sahabat,” kata Budi ketika ditemui ke kantornya dalam kawasan Kuningan, Ibukota Indonesia Selatan, Senin, 22 Juli 2024. Dia mengumumkan status demografi Indonesia yang digunakan luas berubah menjadi alasan.
Digitalisasi ini, kata Budi, merupakan langkah yang akan ia usulkan terhadap pemerintah apabila Peraturan Presiden sudah diteken. Dia mengumumkan AAUI telah terjadi belajar praktik asuransi mirip dari negara pada kawasan Asia, seperti Jepang, Korea, dan juga negara di dalam Asia Tenggara.
Meski demikian, Budi memaparkan AAUI belum bisa saja menjamin berapa besar premi atau iuran yang dimaksud akan dipungut dari setiap kendaraan. Dia mengumumkan akan menghitung juga menyosialisasikan pungutan itu agar tak membebani masyarakat. “Prosesnya masih berjalan. Masih tahap kajian,” kata dia.
Pilihan Editor: Sandiaga Pernyataan Tiket Pesawat akan Turun sebelum Pemerintahan Jokowi Digantikan Prabowo
Artikel ini disadur dari Rencana Wajib Asuransi Kendaraan: Perusahaan Asuransi Mendukung, Pekerja Angkutan Menolak
