JAKARTA – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan juga dijatuhi sanksi sedang. Menunda-nunda persidangan menjadi hal yang mana memberatkan hukuman Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk Ghufron.
Salah satu hukumannya merupakan pemotongan penghasilan 20 persen. Dalam pertimbangannya, Dewas KPK juga membacakan hal-hal yang dimaksud memberatkan kemudian meringankan terhadap putusan yang tersebut dijatuhkan untuk Ghufron.
Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebutkan, salah satunya adalah Ghufron tiada menyesali perbuatannya juga menunda-nunda jalannya persidangan. “Terperiksa bukan kooperatif dengan menunda-nunda persidangan sehingga menghambat kelancaran proses sidang kemudian terperiksa sebagai pimpinan KPK seharusnya menjadi teladan pada penegakan etik, namun melakukan yang tersebut sebaliknya,” kata Albertina di area Ruang Sidang Dewas KPK, Hari Jumat (6/9/2024).
Adapun hal yang mana meringankan, Albertina belaka menyebutkan satu poin, yakni Ghufron belum pernah dijatuhi sanksi etik. Sebelumnya, Dewas KPK memutuskan Nurul Ghufron melanggar kode etik. Nurul Ghufron pun dijatuhi sanksi sedang.
Majelis sidang meyakini, Nurul Ghufron terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 Tentang penegakan kode etik dan juga kode perilaku KPK.
“Menjatuhkan sanksi sedang untuk terperiksa merupakan teguran tertulis, yaitu agar terperiksa tak mengulangi perbuatannya, lalu agar terperiksa selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi senantiasa menjaga sikap kemudian perilaku dengan menaati kemudian melaksanakan kode etik lalu kode perilaku KPK,” kata Ketua Dewan KPK sekaligus Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, Hari Jumat (6/9/2024).
Selain itu, penghasilan Ghufron juga dipotong sebesar 20 persen selama setengah tahun. “Pemotongan penghasilan yang tersebut diterima setiap bulan di dalam KPK sebesar 20% selama enam bulan,” ujarnya.
