Ketua DPR Minta otoritas Lakukan Evaluasi setelahnya PDNS Diretas
Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani berharap insiden serangan siber ke Pusat Fakta Nasional Sementara atau PDNS 2 yang digunakan menyebabkan kelainan pada layanan masyarakat tak kembali terulang pada kemudian hari.
“Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini mampu terjadi,” kata Puan ke kompleks parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Selasa, 2 Juli 2024 seperti diambil Antara.
Untuk itu, beliau memohonkan pemerintah penting di melakukan evaluasi terkait dengan insiden serangan siber PDNS 2 guna menemukan asal-mula masalahnya.
“Pihak-pihak yang digunakan terkait harus dapat melakukan aksi lanjut yang konkret supaya ini segera bisa saja berjalan normal kembali,” tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, juga Security (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan layanan PDNS 2 pulih bulan ini.
“Ini mengeksplorasi terkait perbuatan lanjut perintah Bapak Presiden agar seluruh layanan rakyat dapat kembali normal pada Juli 2024,” kata Hadi di jumpa pers dalam kantor Menkopolhukam, Ibukota Indonesia Pusat pada Senin, 1 Juli 2024.
Hadi juga jajaran Kementerian Komunikasi juga Informatika juga Badan Siber Sandi Negara (BSSN) mencadangkan PDNS 2 dengan cold site yang tersebut akan ditingkatkan dengan hot site di Batam.
Jokowi Merespons Desakan agar Budi Arie Mundur
Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan memberikan jawaban yang lugas mengenai desakan agar Menkominfo Budi Arie Setiadi mundur dari jabatannya imbas PDNS 2 diretas.
“Semuanya sudah ada dievaluasi,” kata Jokowi usai meresmikan pabrik penyimpan daya kendaraan listrik dalam Karawang, Jawa Barat pada Rabu, 3 Juli 2024.
Jokowi mengutarakan pemerintah telah mengevaluasi peretasan PDN. Kepala negara mengharapkan ke depan ada back up dari data nasional. Jokowi tak memerinci secara detail saat ditanya apa evaluasi untuk menguatkan sistem siber. Namun ia mengemukakan yang mana paling penting ada solusi supaya perkembangan yang tersebut mirip tak kembali terjadi.
“Di-back up data nasional kita, agar kalau ada kejadian kita gak terkaget kaget. Ini adalah terjadi di negara lain, tidak kita saja,” kata Jokowi.
- 1
- 2
- Selanjutnya
Artikel ini disadur dari Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Evaluasi setelah PDNS Diretas




