Bisnis
Pemkab Morut layani 1.043 kelompok usaha lewat acara BKK

Dari total 1.043 kelompok bidang usaha terlayani kegiatan BKK, terdapat 678 kelompok berpartisipasi dan juga berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan
Morowali Utara, Sulteng –
Pemerintah Daerah Morowali Utara (Pemkab Morut), Sulawesi Tengah melayani 1.043 kelompok perniagaan dalam desa lewat inisiatif bantuan keuangan khusus (BKK) yang digunakan merupakan salah satu acara prioritas pemerintah setempat.
"Jumlah kelompok bisnis itu terhitung sejak 2022 hingga 2023," kata Wakil Kepala Daerah Morowali Utara Djira di dalam Kolonodale, Kamis.
Ia menjelaskan, inisiatif digulirkan pada 2022 dengan plafon anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD) Morowali Utara senilai Rp300 jt setiap desa, dengan rincian Rp100 jt untuk kelompok usaha pemuda, Rp100 jt untuk kelompok perniagaan perempuan lalu Rp100 jt untuk kelompok bisnis tani/nelayan.
Program ini dicetuskan untuk membantu meningkatkan ketahanan kegiatan ekonomi masyarakat desa, di antaranya upaya pemerintah pada meningkatkan kesejahteraan mereka sehingga terlepas dari kemiskinan.
"Dari total 1.043 kelompok bisnis terlayani kegiatan BKK, terdapat 678 kelompok terlibat juga berkembang, kemudian 365 kelompok membutuhkan pembinaan," ujarnya.
Guna optimalisasi penyelenggaraan BKK, ia minta kelompok yang digunakan telah terjadi dibentuk terkait acara kegiatan yang disebutkan mengevaluasi secara tuntas lalu merumuskan hambatan yang digunakan dihadapi masyarakat, supaya pemberian bantuan modal untuk kelompok bidang usaha benar-benar mencapai sasaran.
Ia memaparkan pada 2024 terdapat 515 proposal diajukan masyarakat dari 97 desa dengan total nilai sebesar Rp29 miliar. Proposal yang dimaksud terlebih dahulu diverifikasi oleh pasukan khusus inisiatif BBK.
Menurut dia, verifikasi kelompok bidang usaha sangat penting, meskipun begitu jangan sampai verifikasi yang disebutkan justru mempersulit kelompok
"Kalau ada proposal yang mana diajukan kelompok usaha tidak ada lolos, segera dikembalikan ke Dinas Pemberdayaan Komunitas serta Desa (PMD) untuk diteliti lalu dicari solusinya. Tim verifikasi harus melakukan pergerakan cepat supaya rakyat merasa benar-benar dibantu," ucap Djira.
Sekretaris Dinas PMD Morowali Utara Charles Natanael Toha mengatakan, bagi kelompok bisnis bergerak lalu berprogres dapat mengajukan kembali permohonan bantuan tahun ini, hal itu bermetamorfosis menjadi prioritas di pengembangan usaha satu di antaranya dengan pemasaran hasil kegiatan usaha mereka.
"Dari hasil pemantauan dan juga evaluasi terdapat beberapa jumlah kelompok penerima bantuan tahun 2022 kemudian 2023 yang dimaksud usahanya berkembang, juga memperoleh penghasilan dari bantuan dana BKK," kata dia.
Artikel ini disadur dari Pemkab Morut layani 1.043 kelompok usaha lewat program BKK





