JAKARTA – Menjadi hal yang tersebut wajar jikalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan mempunyai power dan juga semata-mata orang biasa pasca bukan lagi menjabat sebagai presiden. Hal ini ditegaskan oleh pendukung Prabowo Subianto, Haikal Hassan.
Penyampaian ini disampaikan Haikal Hassan menanggapi pernyataan politikus PDIP, Adian Napitupulu, pada acara Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (17/9/2024).
“Kalau tadi Bang Adian bilang pasca 20 Oktober Pak Jokowi tidak ada punya wewenang, itu ya memang sebenarnya begitu, setiap presiden selesai ya udah selesai begitu. Terus apa yang digunakan mau dinaikin gitu loh,” ucap Haikal.
Haikal memandang, PDIP seharusnya mengambil bagian bertanggung jawab berhadapan dengan beragam fenomena yang terjadi mendekati lengsernya Jokowi.
“Kalau Bang Adian mengamati ada sesuatu yang digunakan enggak beres pada negara ini, mestinya jangan lihat sekarang dong, yang bersatu Pak Jokowi selama 9 tahun lebih tinggi itu siapa? Ya PDIP, masa PDIP lepas tangan,” katanya.
Haikal pun meminta, untuk tiada menumpahkan segala kesalahan untuk Jokowi. “Jangan sampai kesalahan ini ditumpahkan ke orang gitu loh. Yang 9 tahun 3 bulan ini bersatu Pak Jokowi itu siapa?” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi Indonesia ketika ini sudah ada sangat hancur dari sisi korupsi. “Jangan pura-pura cuci tangan, lepas diri, negara ini telah hancur lebur dari sisi korupsi, terus KPK punya daftar yang mana paling berbagai korupsinya itu partai apa. Saya enggak tanya Adian, saya tanya partainya,” tegasnya.
Haikal juga mempertanyakan sikap DPR yang tersebut tak kunjung mengesahkan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang digunakan telah lama diminta oleh Jokowi.
“Kenapa sampai sekarang yang mana diminta oleh Pak Jokowi Undang-Undang Perampasan Aset, kenapa ketum Anda itu tidak ada menyetujui, kenapa DPR enggak ngikutin,” ucapnya.
“Kalau itu disetujui, perampasan aset itu hanya sekali dari lima orang saja, Rp440 triliun balik pada waktu sesaat,” lanjutnya.
Oleh oleh sebab itu itu, Haikal kembali menegaskan, hal yang dimaksud normal bila Jokowi tak lagi miliki kekuasaan pasca purnatugas.
“Itu normal. Presiden Soekarno yang digunakan kita hormati ketika beliau tidak ada lagi presiden kehilangan segalanya. Pak Harto almarhum yang mana kita hormati, ketika selesai jadi presiden telah juga selesai, begitu juga Pak SBY, Bu Mega,” tandasnya.
