JAKARTA – Menjelang pergantian pemerintahan pada 20 Oktober mendatang, isu energi dinilai akan terus menjadi beban pemerintah baru pada bawah Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya akibat tingginya biaya impor LPG yang selama ini dikonsumsi jutaan rumah tangga lalu pelaku usaha di tempat Indonesia.
Berdasarkan data Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, subsidi gas sejak 2019 sampai tahun ini mencapai Rp460 triliun. Kuantitas impor LPG pada 2019-2023 senilai Rp288 triliun, sedangkan total subsidi gas pada periode yang mana serupa senilai Rp373 triliun. Dengan kata lain, 77% subsidi LPG dipakai untuk mengimpor LPG.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet menilai besarnya subsidi energi, khususnya LPG akan menjadi beban bagi pemerintah baru. Oleh dikarenakan itu ia menyarankan pemerintah untuk melakukan terobosan dengan mengoptimalkan sumber daya alam domestik. Seperti gas bumi yang produksi juga cadangannya masih sangat besar di area Indonesia.
“Kami kira upaya melakukan diversifikasi sumber energi menjadi penting untuk diadakan oleh pemerintahan yang digunakan baru nanti khususnya di upaya mencapai target penurunan emisi gas buang di dalam beberapa tahun mendatang juga juga pada upaya mengempiskan subsidi yang dimaksud relatif besar,” kata dia, dalam Jakarta, Mulai Pekan (2/9/2024).
Baca Juga: Subsidi Listrik 2025 Disepakati Rp90,22 Triliun, Bahlil Ungkap Penyebab Kenaikan
Lebih berjauhan Yusuf menilai bahwa gas bumi akan semakin miliki peran strategis bagi pemenuhan energi nasional ke depan. Selain berperan sebagai energi transisi menuju net zero emission pada 2060 seperti ditargetkan pemerintah, gas bumi juga paling berbagai ditemukan dalam Indonesia ketika ini.
“Indonesia menjadi negara yang masuk ke pada salah satu negara yang tersebut mempunyai cadangan gas yang besar dalam dunia,” lanjutnya.
Salah satu aset strategis yang dimaksud harus segera dioptimalkan pemerintahan baru adalah perluasan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (Jargas). Dengan memanfaatkan jaringan gas kota, bisa jadi membuka kesempatan pemerintah untuk memperkecil subsidi dibandingkan impor LPG yang tersebut selama ini punya share relatif besar di subsidi di dalam APBN.
“Di sisi lain optimalisasi gas bumi bukan cuma bisa saja dijalankan melalui pemasangan jaringan gas tetapi juga menyokong perusahaan BUMN seperti PLN untuk menggunakan energi gas sebagai sumber pembangkit di tempat luar batubara,” Yusuf menambahkan.
Dengan begitu serapan yang diadakan oleh PLN tentu mampu menjaga daya saing biaya dari gas nasional juga pada ketika yang serupa memperkecil pengaplikasian batubara yang tersebut dinilai relatif tak ramah lingkungan.
