JAKARTA – Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan kelangkaan MinyaKita pada bursa akibat ulah distributor.
Sahat menjelaskan kelangkaan MinyaKita di tempat lingkungan ekonomi ini disebabkan akibat rencana pemerintah yang digunakan akan menaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) sejak bulan Mei 2024 lalu. Data yang dimaksud beredar bahwa HET migor akan naik ini yang digunakan menimbulkan distributor menimbun minyak untuk dijual dengan tarif baru pasca ketetapan pemerintah menaikan minyak goreng.
Baca Juga: B100 Siap Sambut Pemerintahan Baru, Pabriknya Ada di tempat Bangka
“Diumumkan serta diberitahukan pada bulan Mei (rencana kenaikan HET), Juni – Juli belum ditetapkan, baru Agustus naik, waktu itu orang (distributor) telah mulai menimbun, oleh sebab itu harga jual akan naik,” kata beliau pada waktu ditemui usai acara Peluncuran Buku ‘Sawit, Anugerah yang mana Perlu Diperjuangkan’ pada Jakarta, Kamis (5/9/2024).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan penimbunan itu diadakan oleh para oknum pada tingkat distributor. Sebab menurutnya, suplai dari produsen tergolong stabil untuk memproduksi MinyaKita, sedangkan minyak yang disebutkan bukan kunjung sampai di tempat ritel.
“Produsen tetap saja suplai, itu (penimbunan) dari distributor 2 ke retail, permainannya disitu, telah mulai timbun dari Mei,” tambahnya.
Sahat menilai kejadian penimbunan minyak goreng ini merupakan suatu mekanisme pasar. Oleh sebab itu menurutnya untuk jenis barang yang harganya ditetapkan pemerintah, semestinya tidak ada menunjuk sektor swasta untuk menjadi operator atau penyelenggara.
Karena menurutnya, sektor swasta telah barang tentu akan mencari keuntungan tertentu dari potensi pangsa yang dimaksud ada. Seperti meraup keuntungan dengan mengedarkan produk-produk dengan harga jual baru, walau belanja stoknya menggunakan tarif lama.
“Kita setiap saat usul ke pemerintahan (penyaluran MinyaKita) jangan diberikan ke swasta, swasta itu kalau tidak ada ada cuannya mana mau mereka,” tambahnya.
Baca Juga: Kemenkeu : Bidang Sawit Sumbang Rp88,7 Billion untuk APBN
Sahat mengusulkan, pemerintahan mampu menunjuk BUMN pangan pada waktu ini ada, seperti Bulog atau IDFood untuk menyalurkan MinyaKita. Barulah pemerintahan mampu menetapkan Harga Eceran yang mana ditetapkan.
“Jadi misal yang dimaksud ada HET semua melalui bulog kemudian ID Food, gitu kan jelas, cuman saya sarankan untuk pemerintah, tolong dibantu memberikan dukungan sebagai modal kerja untuk bulog lalu IDFood, kan dia bukan ada penugasan itu,” pungkasnya.
