JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Informan Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang tersebut melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang mana umum di tempat wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang digunakan dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, lalu Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang dimaksud sempat memimpin, sebenarnya semua itu tiada sangat berbeda dengan apa yang tersebut kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie di keterangannya dikutip, Akhir Pekan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan publik Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya lalu pola keberadaan keluarga juga kroni sang khalifah yang dimaksud pada waktu itu bermewah-mewahan kemudian senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila juga UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama mengambil bagian memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada masa lalu.
“Saya kira bukan ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang dimaksud telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia mampu dipertanggungjawabkan serta faktanya masih eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar ketika ini yang mana penduduk Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup di keberagaman suku, agama, kemudian budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk juga jadi ucapan mayoritas di dalam Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu bukan bisa jadi dikatakan mengacu untuk Al-Qur’an akibat praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh oleh sebab itu itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang tersebut terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia dapat merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah pada pada orang Indonesia yang mana beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tak perlu diganti, sebab selama ini relatif sanggup merangkum keberagaman yang mana ada. Intinya, apa yang mana diterapkan di dalam Timur Tengah sana belum tentu bisa jadi diterapkan pada sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang dimaksud muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang telah termaktub pada Al-Qur’an. Jika belaka Tuhan menghendaki manusia ini miliki latar belakang yang dimaksud sama, tentu mudah cuma bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan pada perbedaan agar masing-masing dari merek sanggup saling memahami, mengenali, serta menghormati.
Ia berharap agar rakyat Indonesia tetap saja waspada terhadap provokasi yang digunakan mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang dimaksud menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah tidak ada lebih tinggi dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang mana dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap penduduk Indonesia tidak ada bosan untuk terus belajar serta mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang tersebut sudah pernah teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, kemudian Muhammadiyah.
“Oleh dikarenakan itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama dalam Indonesia itu diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang apa itu agama, lalu bagaimana posisinya di suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang tersebut beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga mempunyai dasar rujukan yang kuat,” pungkasnya.
