Besok, Pj Kepala Daerah Bogor paparkan konsep penataan Puncak ke Wapres

Konsolidasi hari ini untuk meyakinkan data yang akan disampaikan untuk Wakil Presiden itu valid, akurat serta memang sebenarnya itulah yang tersebut dibutuhkan penduduk wilayah ini
Kabupaten Bogor – Penjabat Kepala Kabupaten Bogor Asmawa Tosepu segera menemui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin pada Awal Minggu (15/7) untuk memaparkan konsep penataan Kawasan Wisata Puncak Wilayah Bogor, Jawa Barat.
Asmawa ketika rapat bersatu para kepala organisasi perangkat wilayah (OPD) eksekutif Wilayah Bogor di dalam Rest Area Gunung Mas, Cisarua, Minggu, mengungkapkan bahwa konsep penataan Puncak juga telah lama ditunggu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Konsolidasi hari ini di rangka meyakinkan data yang akan disampaikan untuk Wakil Presiden itu valid, akurat juga memang sebenarnya itulah yang mana dibutuhkan rakyat wilayah ini terkait perkembangan kawasan Puncak," ungkap Asmawa.
Ia menyebutkan beberapa hal yang digunakan akan disampaikan terhadap Wapres yaitu mengenai evaluasi dua pekan terakhir bersatu para kepala OPD pasca pemindahan penjual kaki lima (PKL) ke Rest Area Gunung Mas.
Kemudian, kata dia, dari evaluasi yang disebutkan otoritas Wilayah Bogor telah terjadi mengantongi beberapa hal yang digunakan berubah jadi keperluan untuk penataan kawasan Puncak.
"Karena secara teknis OPD itu telah melakukan pemetaan, inventarisasi permasalahan kemudian nanti rencana penanganannya," ujarnya.
Asmawa juga akan menyampaikan rencana relokasi pedagang tahap dua yang dimaksud pada waktu ini sedang pada langkah-langkah administrasi sebagai teguran tercatat untuk para PKL.
Karena, kata dia, masih ada banyaknya 194 PKL yang mana akan dipindah ke rest area dengan cara penertiban lapak-lapaknya pada sepanjang jalur Puncak.
"Mekanisme administrasi sekarang tahap pemberian teguran ketiga lalu kita akan ungkapkan ke Pak Wakil Presiden tahapan relokasinya. Insya Allah dari pengalaman (penertiban) pertama, akan lebih besar solid lagi dengan dukungan dari TNI, Polri serta lain-lain," kata Asmawa.
Asmawa mengatur secara langsung penertiban PKL tahap pertama pada Kawasan Puncak pada Hari Senin (24/6), walau mendapat penolakan dari sebagian pedagang.
Pada penertiban lapak penjual ini, pemerintahan Wilayah Bogor meratakan 331 bangunan di dalam sepanjang Jalur Puncak, terdiri menghadapi 181 bangunan dari Gantole hingga Rest Area Gunung Mas, juga 131 bangunan dari Simpang Taman Safari Nusantara hingga Rest Area Gunung Mas.
Ia menjamin perekonomian pedagang kaki lima atau PKL pada Kawasan Wisata menjadi tambahan baik pasca pindah ke Rest Area Gunung Mas.
Pembangunan rest area dalam lahan seluas 7 hektare milik PT Perkebunan Nusantara VIII ini sudah dijalankan sejak tahun 2020-2021.
Rest Area Gunung Mas mempunyai kapasitas 516 kios terdiri dari 100 kios untuk pedagang basah seperti sayur lalu buah, dan juga 416 kios untuk penjual kering seperti oleh-oleh serta camilan. Masing-masing kios mempunyai luas 11 meter persegi baik basah maupun kering.
Artikel ini disadur dari Besok, Pj Bupati Bogor paparkan konsep penataan Puncak ke Wapres






