JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan capaian pengerjaan infrastruktur yang digunakan rampung dikerjakan selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden.
Sekjen Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menjabarkan, di tempat sektor konektivitas telah dilakukan diciptakan 2.700 km jalan tol lalu 6.000 km pengerjaan jalan nasional selama 10 tahun terakhir di dalam seluruh Indonesia.
Selain itu juga dilaksanakan penanganan preservasi jalan area berdasarkan Inpres Jalan Daerah (IJD). Capaian IJD pada tahun 2023 sepanjang 3.195 km jalan area dibangun juga didukung dengan jembatan sepanjang 3 km.
Kemudian di dalam sektor Perumahan, melalui Inisiatif Sejuta Rumah (PSR) yang digagas Presiden Joko Widodo sejak tahun 2015 lalu hingga tahun 2024 berjalan telah lama dibangun sebanyak 8,2 jt unit rumah.
“Pembangunan infrastruktur yang digunakan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR di 10 tahun terakhir sudah berbagai yang tersebut selesai kemudian dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Zainal Fatah di keterangan resmi, Mingguan (18/8/2024).
Selanjutnya di area sektor Sumber Daya Air (SDA) pada selama 10 tahun telah terjadi diciptakan sebanyak 43 Bendungan dari target 61 bendungan yang dipasang oleh Presiden Jokowi. Pembangunan bendungan juga dihadiri oleh oleh penyelenggaraan jaringan irigasi baru seluas 1,1 jt hektar serta rehabilitasi 4,3 jt hektar.
“Sehingga meningkatkan luas cakupan sawah yang mana air irigasinya berasal dari bendungan (meningkat dari semula 11% pada tahun 2014 menjadi 19% dalam tahun 2024) dan juga meningkatkan Ukuran Pertanaman (IP) dari 1,5 pada tahun 2014 menjadi 2,5 di area tahun 2024,” tambah Sekjen Zainal Fatah.
Lebih lanjut, selama 10 tahun terakhir juga dilaksanakan penyelenggaraan infrastruktur air minum pada mengupayakan akses air minum layak bagi penduduk sebesar 92% hingga 2023 melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
“Untuk akses sanitasi layak, ketika ini mencapai sebesar 82% melalui pengerjaan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T),” sambungnya.
Sekjen Zainal Fatah menyampaikan, pada tahun 2025 Kementerian PUPR juga akan melanjutkan pengerjaan infrastruktur dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Oleh lantaran itu, tugas juga tanggung jawab Kementerian PUPR disebut ke depan sangat berat. Ditengah ekspektasi publik terhadap pelayanan infrastruktur juga semakin tinggi.
