JAKARTA – Memelihara daya beli rakyat kelas menengah merupakan kunci untuk menjaga peningkatan kegiatan ekonomi domestik, bahkan juga perekonomian global. Hal itu ditegaskan Deputi Lingkup Kesepahaman Kondisi Keuangan Makro juga Keuangan Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian Ferry Irawan pada Wadah Diskusi Merdeka Barat 9 dengan tema “Satu Dekade Membangun Indonesia Maju”, Mulai Pekan (9/9).
“Kelas menengah merupakan engine pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun global. Kita akan memperhatikan kelas menengah ini dengan serius. Kelas menengah, khususnya dalam Asia, akan menjadi tulang punggung peningkatan perekonomian global,” ujar Ferry di paparannya.
Ferry menjelaskan, strategi pemerintah pada menjaga daya beli kelas menengah didasarkan pada pemahaman yang mendalam terkait dua hal, yakni profil konsumsi serta karakteristik pekerjaan. Konsumsi kelas menengah mencakup keinginan penting seperti pendidikan, perumahan, unsur makanan, transportasi, hingga hiburan. Oleh lantaran itu, kata dia, kebijakan yang mana dirancang tak semata-mata bertujuan menyokong keperluan dasar, tetapi juga keperluan sekunder yang digunakan menjadi bagian dari gaya hidup kelas menengah.
Sedangkan dari karakteristik pekerjaan, Ferry menjelaskan, kelas menengah dalam Indonesia sebagian besar bekerja pada sektor formal serta wirausaha. Karenanya, pemerintah sudah pernah meningkatkan berbagai insentif bagi perusahaan yang digunakan awalnya 50% menjadi 100%. Sementara bagi wirausaha, pemerintah menguatkan inisiatif pendampingan usaha mikro kecil juga menengah (UMKM) kemudian memperluas akses pembiayaan, seperti melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah pernah mencapai Rp280 triliun.
Selain itu, kegiatan kompensasi finansial kemudian dukungan pelatihan bagi pekerja yang tersebut kehilangan pekerjaan juga menjadi fokus utama pemerintah. Dengan subsidi pada beberapa keinginan kelas menengah, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli mereka serta menjadikan kelas menengah sebagai pilar utama di perkembangan ekonomi Indonesia. Kendati demikian, imbuh Ferry, pemerintah bukan melupakan publik kelas bawah. Berbagai kegiatan bantuan sosial terus diperkuat untuk melakukan konfirmasi bahwa seluruh lapisan publik tetap saja memiliki daya beli yang cukup.
Pemerintah juga gencar melakukan berbagai strategi di menjaga stabilitas perekonomian nasional, khususnya untuk menghadapi tantangan eksternal yang digunakan silih berganti. Ferry mengingatkan, salah satu tantangan eksternal yang pernah dialami adalah isu perlambatan kegiatan ekonomi China pada 2016. China merupakan tujuan utama ekspor Indonesia dengan porsi sekitar 20%. Apa yang mana terjadi di dalam China, kata dia, secara dengan segera atau tak secara langsung akan mempengaruhi sektor ekonomi nasional, termasuk pada hal investasi.
Kemudian, pada periode 2017-2019, ketegangan antara Amerika Serikat (AS) serta China yang dimaksud semakin meningkat juga memberikan tekanan pada perekonomian global. Puncaknya, pada 2020, pandemi Pandemi melanda dunia, menyebabkan pembatasan aktivitas yang mana berdampak besar pada perekonomian.
Kini, lanjut dia, dunia kembali dihadapkan pada konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan juga kebijakan moneter ketat pada negara-negara maju. Namun demikian, di dalam sedang tekanan-tekanan tersebut, tegas Ferry, perekonomian Indonesia masih mampu bertambah sekitar 5%.
