JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang dimaksud tidak ada mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengajukan permohonan Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang dimaksud diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per inisiatif paling lambat tanggal 12 September 2024,” kata beliau di Raker bersatu Kementerian Penyertaan Modal BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani pada rapat menjabarkan dengan bukan adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja pemerintahan yang akan terkoreksi. Misalnnya target menarik pembangunan ekonomi sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu bisa saja ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang melawan target-target yang mana besar lalu disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang mana dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang digunakan ada ini, kami akan mereview ulang, dan juga tetap saja berupaya maksimal kemungkinan besar mencapai program-program pemerintah. Tentu yang digunakan kami ungkapkan adalah, penyerapan tenaga kerja yang dimaksud terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Inisiatif Pendukung Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, dan juga Rencana Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
