JAKARTA – Dewan Pengurus Kamar Dagang kemudian Industri ( Kadin ) Indonesia menyatakan bahwa upaya mengadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mana diusulkan oleh beberapa jumlah Kadin Provinsi bertentangan dengan anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.Adapun salah satu jadwal dari Munaslub yang disebutkan untuk menggantikan Ketua Umum Kadin Periode 2021 – 2026 Arjad Rasjid .
“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia meninjau upaya ini telah terjadi menciptakan situasi yang tersebut mengancam keharmonisan organisasi Kadin di dalam seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah di merancang perekonomian yang dimaksud inklusif serta berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Lingkup Organisasi, Kadin Indonesia, Eka Sastra di keterangan resmi, Hari Jumat (13/9/2024).
Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang digunakan berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha perusahaan dan juga mitra strategis pemerintah yang dimaksud ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) lalu ditegaskan pada Keppres No. 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia, pada mana M Arsjad Rasjid PM merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026.
Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia masa bakti 2021-2026 berdasarkan tindakan sama-sama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, pada Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU juga menegakan AD/ART pada aktivitas organisasi,” tegas Eka.
Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Munaslub cuma dapat dilakukan apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tersebut tertuang di dalam dalamnya, kemudian itu pun pasca diberikan dua kali peringatan tegas ditulis yang tersebut bukan diindahkan.
Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah agregat Kadin Provinsi dan juga setengah dari jumlah keseluruhan Anggota Luar Biasa.
“Sampai pada waktu ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan keras terkait adanya pelanggaran yang dimaksud dilaksanakan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. Karena itu, kami baik di area tingkat Provinsi maupun pada Kabupaten/Kota, serta seluruh Anggota Luar Biasa masih solid dan juga bersatu, dan juga dengan tegas menyatakan tidaklah membantu Munaslub yang disebutkan sebab menyalahi AD/ART,” pungkasnya.
