Ibukota Indonesia – Kementerian Peluang Usaha Pariwisata mengaku sedang mempelajari tren wisata yang pada saat ini terpantau bergeser dari kuantitas berubah menjadi kualitas untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pariwisata.
“Sekarang kita dibebankan dengan devisa yang lebih tinggi tinggi, spending (pengeluaran) wisatawan juga harus lebih besar tinggi. Ketika saya melihat, di mana spending, itu berarti khalayak harus mengeluarkan lebih. Kalau mengeluarkan lebih, berarti harus ada barang yang tersebut ia beli,” kata Deputi Area Industri lalu Penyertaan Modal Kemenpar Rizki Handayani Mustafa pada Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI, ke Bogor, Selasa.
Rizki mengatakan sektor pariwisata harus mengikuti tren untuk mencari prospek atau pangsa baru yang dimaksud dapat memproduksi wisatawan mau mengeluarkan dana tambahan untuk tinggal juga menikmati pengalaman berwisata ke Indonesia.
Terkait hal ini, Kementerian Wisata menyadari bahwa terdapat beberapa lingkungan ekonomi yang mana dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Misalnya seperti wisata kuliner (gastronomi), wisata bahari (marine) kemudian wisata kebugaran (wellness tourism).
Adapun hal-hal yang dimaksud dapat dikembangkan pada dalamnya seperti pengembangan marina kemudian boating hingga lapangan usaha kapal yacht yang digunakan sedang tumbuh pada kawasan Asia.
“Ini yang mana kita sedang dorong untuk juga kita kembangkan, masih banyak regulasi yang tumpang tindih,” ujar dia.
Pihak Kementerian Wisata juga mulai mempertimbangkan adanya wisata berbasis ilmu pengetahuan atau edutrip, yang fokus pada minat-minat tertentu. Contohnya wisata terkait arsitektur Tanah Air atau kain tradisional Nusantara (wastra).
“Ini yang mana mampu kita dapatkan market baru, dalam luar market-market yang digunakan ada. Mungkin itu niche, tapi ini ada, juga ia mampu spending lebih tinggi banyak,” ucap Rizki.
Dengan banyaknya sasaran baru tersebut, menurutnya amat penting bagi pemerintah maupun asosiasi untuk menciptakan paket-paket yang tersebut dapat menunjang pengalaman wisatawan berwisata.
Sementara strategi yang mana berhubungan dengan pariwisata dalam bulan Ramadhan, Rizki menyoroti adanya kesempatan bagi pengelola hotel untuk menggaet lebih tinggi banyak tamu melalui konsep hotel itikaf dalam pada waktu negara sedang menurunkan pengeluarannya untuk belanja.
“Saya pernah ada pengalaman dalam Sahid Hotel, bikin acara itikaf. Jadi mulai dari membuka puasa sampai malam, menginap kita pada sana. Ada yang digunakan nginap di hotel, ada yang tersebut di ballroom-nya saja, jadi itu ada spending,” ujar Rizki.
Dengan demikian, Rizki berharap baik pihak asosiasi maupun stakeholder terkait dapat bersama-sama mencari celah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sisi pariwisata, salah satunya menentukan sasaran dan juga paket wisata, model komoditas atau infrastruktur apa cuma yang dimaksud diperlukan disusun lalu disediakan.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Pelaksanaan APBN 2025, pemerintah berusaha mencapai efisiensi sebesar Rupiah 306 triliun.
Surat menteri itu diterbitkan sebagai langkah lanjut dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang tersebut ditujukan untuk seluruh gubernur, bupati sampai walikota. Adapun beberapa hal yang dimaksud diminta untuk dibatasi yakni belanja untuk kegiatan yang digunakan seremonial, publikasi hingga seminar atau Focus Group Discussion (FGD).
Di dalamnya disebutkan bahwa penghematan anggaran bagi K/L ditujukan untuk melakukan penghematan Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Negara (APBN) dengan memotong beberapa pos anggaran ke K/L.
Artikel ini disadur dari Kemenpar pelajari tren wisata untuk tingkatkan pendapatan negara
