Jakarta – Kaukus Nusantara untuk Kebebasan Akademik (KIKA), sebuah wadah pergerakan kritis para akademisi, menemukan pola keberulangan ulah buzzer atau kelompok pendengung. Utamanya pada menyerang kemudian menebar teror terhadap akademisi yang mana sedang mengomentari penguasa. Metodenya acapkali berbentuk serangan siber ke media sosial.
“Buzzer secara bukan secara langsung dapat menyudutkan pergerakan siswa yang mana kritis,” kata Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, untuk Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024. Menurut pria yang mana juga Direktur Pusat Studi Anti-Korupsi serta Demokrasi Universitas Muhammadiyah Surabaya itu, serangan pendengung diduga bertujuan untuk menggembosi solidaritas aksi sipil dari insan kampus.
Fenomena aksi pendengung mulai masif sejak 2019, di mana pemerintah kemudian parlemen merombak undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merujuk pada kelompok bayaran untuk membela penguasa. Lembaga Penelitian, Pendidikan, serta Penerangan Kondisi Keuangan serta Sosial (LP3ES) pernah memetakan kerja-kerja pasukan siber yang memperkuat pelemahan lembaga antirasuah. Lalu menyerang kelompok masyarakat sipil yang dimaksud menolak revisi undang-undang.
Kemunculannya makin masif pada saat warga sipil mengomentari pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pendengung tak hanya saja menyerang aktivis dan juga akademisi, juga bekerja untuk memanipulasi opini untuk mengupayakan kebijakan pemerintah yang tersebut keliru. Pola aksi ini bahkan digunakan pada masa pilpres untuk memoles citra jagoan masing-masing.
Menurut Satria, fenomena kelompok buzzer telah ia amati sejak lama. Lantaran ulah mereka itu yang mengancam dan juga mengintimidasi pergerakan peserta didik atau akademisi. Salah satu contohnya adalah penggembosan pergerakan pembebasan uang kuliah tunggal (UKT) yang dimaksud sedang dikampanyekan peserta didik beberapa waktu lalu.
Saat pergerakan ini bermunculan beberapa bulan terakhir, Satria meninjau terdapat beberapa komentar buzzer ke media sosial yang terkesan menyudutkan langkah peserta didik untuk bersuara dengan daya kritisnya. “Tak heran sebab para pakar dan juga peserta didik atau merek yang mana masuk pada kelompok kritis, akan terus disudutkan dan juga pendapatnya dibatasi dengan narasi-narasi tertentu.”
Pembungkaman kebebasan sipil melalui kelompok buzzer semata-mata satu dari empat model pelanggaran kebebasan akademik yang dimaksud ditemukan oleh KIKA. Empat model ini dalam antaranya; serangan terhadap pergerakan mahasiswa, pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga (Unair) secara sepihak, ancaman terhadap insan akademik yang fokus terhadap advokasi hambatan sumber daya alam, juga polemik insan akademik seperti plagiasi karya ilmiah atau pengangkatan guru besar bermasalah.
Pelbagai jenis kesulitan itu terpotret di 27 jenis tindakan hukum yang sempat didampingi KIKA pada medio 2023-2024. Masalah-masalah ini kemudian dibahas di penghadapan tahunan yang mana dijalankan ke Universitas Gadjah Mada pada 11-12 Juli lalu. Mereka mendapati bahwa teror yang mana acapkali menimpa akademisi terjadi terus-menerus memanfaatkan instrumen otoritarianisme digital.
Otoritarianisme digital yang dimaksud dimaksud Satria adalah kemajuan teknologi yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk memantau kemudian mengontrol aktivitas sipil dalam media sosial. Contohnya adalah serangan siber terhadap aktivitas akademik dan juga penundukan kampus oleh otoritas negara. Dia nilai sebagai upaya menghambat kemajuan ilmu pengetahuan juga pengembangan keilmuan.
Dalam konteks yang tersebut tambahan luas, menurut KIKA, otoritarianisme digital kemudian kebebasan akademik juga terkait dengan demokrasi yang melemah. Represi terhadap kebebasan akademik lalu pers dapat berubah menjadi bagian dari strategi kebijakan pemerintah kekuasaan untuk mengawetkan sistem otoriter.
“Kami berharap outlook kebebasan akademik pada 2024 serta di dalam tahun-tahun mendatang, bisa saja lebih besar transparansi kemudian akuntabilitas di penyelesaian persoalan integritas akademik,” ucap dia. Dia turut menggalakkan adaptasi insan kampus lalu komunitas sipil di membentengi kebebasan akademik yang sedang tertekan akibat serangan, ancaman, juga intimidasi oleh otoritas kekuasaan.
Artikel ini disadur dari KIKA: Pola Berulang Buzzer Membungkam Gerakan Kebebasan Akademik
