JAKARTA – Syarat mendirikan ormas (organisasi kemasyarakatan) akan diulas di dalam artikel ini. Syarat ini harus dipenuhi Anies Rasyid Baswedan jikalau ingin mendirikan ormas setelahnya gagal maju pemilihan gubernur 2024 .
Diketahui, pada hari terakhir pekan (30/8/2024), Anies memberi sinyal akan mendirikan ormas atau partai kebijakan pemerintah (parpol). Sinyal itu disampaikan pasca dirinya gagal progresif pemilihan gubernur 2024 akibat tak dicalonkan parpol.
“Gini. Bila untuk menghimpun semua semangat inovasi yang digunakan sekarang makin hari makin terasa besar, dan juga itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka merancang ormas atau memulai pembangunan partai baru, mungkin saja itu jalan yang tersebut akan kami tempuh. Kita lihat sama-sama ke depan,” ujar Anies.
Cara mendirikan ormas
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang dimaksud dimaksud organisasi kemasyarakatan yang mana selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang mana didirikan lalu dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, juga tujuan untuk berpartisipasi di konstruksi demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Definisi ormas yang dimaksud kemudian diubah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapatan Peraturan eksekutif Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.
Berikut ini perubahannya: Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang tersebut didirikan dan juga dibentuk oleh warga secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, serta tujuan untuk berpartisipasi di pengerjaan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendirian ormas diatur pada Bab IV UU Nomor Nomor 17 Tahun 2013. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa “Ormas didirikan oleh 3 (tiga) orang warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas yang dimaksud berbadan hukum yayasan.
Di Pasal 10 disebutkan:
(1) Ormas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat berbentuk:
a. badan hukum; atau
b. bukan berbadan hukum.
(2) Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
a. berbasis anggota; atau
b. tiada berbasis anggota.
Selanjutnya, di tempat Pasal 11 tertulis:
(1) Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
a. perkumpulan; atau
b. yayasan.
(2) Ormas berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
(3) Ormas berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tak berbasis anggota.
Pada Pasal 12 disebutkan:
(1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud di Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
a. akta pendirian yang mana dikeluarkan oleh notaris yang
memuat AD dan juga ART;
b. acara kerja;
c. sumber pendanaan;
d. surat keterangan domisili;
e. nomor pokok wajib pajak berhadapan dengan nama perkumpulan; dan
f. surat pernyataan tiada sedang pada sengketa kepengurusan atau pada perkara di tempat pengadilan.
(2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dijalankan oleh menteri yang dimaksud menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum kemudian hak asasi manusia.
(3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelahnya mengajukan permohonan pertimbangan dari instansi terkait.
(4) Ketentuan lebih besar lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), kemudian ayat (3) diatur dengan undang-undang.
Lalu, Pasal 13 berbunyi:
Badan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b diatur kemudian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
