JAKARTA – Planet harus bersatu untuk mengekang munculnya ‘ robot pembunuh’ atau menghadapi ‘masa depan yang mana buruk’ dengan warga sipil dalam mana pun berada pada bahaya, kata pribadi pemimpin hak asasi manusia.
Seperti dilansir Daily Star, Sistem senjata otonom (LAWS) yang digunakan dihasilkan kecerdasan buatan yang mana sedang dikembangkan mampu memilih dan juga menyerang target berdasarkan pemrosesan sensor tanpa campur tangan manusia.
Kemampuan ini memberikan kebebasan pada mesin sekaligus kemampuan untuk mengambil nyawa manusia lantaran target LAWS didasarkan pada data yang tersebut diterima juga diproses, tanpa ada unsur belas kasihan.
Drone LAWS sedang dikembangkan di area seluruh dunia kemudian sudah digunakan di dalam medan peperangan dalam kawasan Afrika Tengah.
Senjata-senjata ini beroperasi tanpa memperhatikan hukum internasional dikarenakan kebijakan untuk membunuh dibuat oleh robot, tidak manusia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak para pemimpin dunia untuk mengesahkan perjanjian untuk menyetujui bukan menggunakan senjata LAWS.
Wakil Direktur Krisis, Konflik serta Senjata Human Rights Watch (HRW), Mary Wareham menginginkan kebijakan pelarangan senjata yang disebutkan diambil pada Sidang Umum PBB bulan depan.
“Tanpa hukum yang digunakan jelas, dunia menghadapi masa depan yang mana gelap dimana pembunuhan otonom oleh robot-robot ini membahayakan warga sipil di area mana pun mereka itu berada,” kata Wareham.
Menurutnya, para pemimpin dunia telah dilakukan menyadari bencana yang diakibatkan oleh penghapusan kendali manusia menghadapi sistem senjata.
