INFO NASIONAL – Ketua Diskusi Warga Daerah Perkotaan (Fakta) Indonesia, Ari Subagio Wibowo, berpendapat, bermacam kebijakan yang digunakan dijalankan Penjabat (Pj.) Pengelola DKI Jakarta Heru Budi Hartono selalu beriringan dengan solusi. Sebagai contoh, Heru menata lalu menertibkan NIK (Nomor Induk Kependudukan) agar bantuan sosial lebih lanjut tepat sasaran.
Contoh lainnya terlihat di dalam sektor pendidikan. Pemprov DKI Ibukota Indonesia melalui Dinas Pendidikan menata guru yang direkrut tidaklah sesuai aturan berlaku, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kendati begitu, Pemprov DKI Ibukota tak lepas tangan pada saat mendapati keluhan dari guru honorer yang tersebut kehilangan pekerjaan. Melainkan, memberikan solusi agar aturan terus ditegakkan dan juga guru yang dimaksud bersangkutan masih diberi kesempatan untuk mengajar.
“Mereka juga diperjuangkan peningkatan kesejahterannya melalui status Kontrak Kerja Individu, Pegawai eksekutif dengan Perjanjian Kerja maupun Calon Pegawai Negeri Sipil,” ucap Ari ke Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Sebab itu, ia menilai, telah sepantasnya otoritas Provinsi (Pemprov) DKI Ibukota Indonesia kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Pemberian predikat WTP bermetamorfosis menjadi indikator Pak Heru mampu mengimplementasikan good governance and clean government. Mampu mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBD. Pak Heru berhasil mengawasi Jakarta,” ujarnya.
Ari menilai, selama mengawasi Jakarta, Heru sangat kentara ingin melaksanakan aturan-aturan kemudian membenahi tata kelola pemerintahan. Ia juga berubah menjadi sosok yang memiliki kelebihan lantaran dapat berbicara secara baik dengan pejabat negara di pemerintah pusat.
“Hubungan harmonis antara pemerintah wilayah dengan pemerintah pusat ini memungkinkan berubah-ubah akselerasi untuk mengatasi persoalan Jakarta, teristimewa banjir juga kemacetan. Sodetan Ciliwung telah selesai, infrastruktur transportasi masyarakat juga progresnya luar biasa,” tuturnya.
Dengan keberhasilan-keberhasilan yang mana sudah ada ditorehkan, Ari menilai, Heru masih layak kembali mengemban amanat sebagai Pj. Pengurus DKI Jakarta, sampai pelantikan gubernur kemudian duta gubernur definitif terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Ibukota Indonesia 2024.
“Saat tahapan Pilpres juga Pileg lalu, Ibukota Indonesia kondusif. Pak Heru menjadi figur yang dapat mengayomi dan juga merangkul semua. Tentunya, kita berharap, Pemilihan Kepala Daerah Ibukota juga berlangsung aman, lancar, kemudian kondusif,” katanya.
Pengelolaan APBD yang tersebut Transparan
Di tempat berbeda, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Wita Susilowaty, juga mengakui kinerja positif yang tersebut dicapai Pemprov DKI Ibukota Indonesia di bawah komando Heru. “Di bawah kepemimpinan Bapak Pj. Gubernur, pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara) mulai dijalankan secara prudent (bijaksana), transparan, kemudian akuntabel,” jelasnya pada waktu rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.
Ia berharap, keberhasilan Pemprov DKI untuk ketujuh kalinya mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadapi Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun Anggaran 2023, dapat terus dipertahankan. “Tapi yang lebih tinggi penting lagi adalah predikat WTP dapat selalu berkorelasi dengan peningkatan kinerja pembangunan, akibat pada dasarnya APBD merupakan instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan,” paparnya.
Wita pun mengakui, pada waktu ini Pemprov DKI memiliki postur APBD yang mana semakin berkualitas. Sehingga, alokasi anggaran dapat lebih besar dioptimalkan untuk menyelesaikan beraneka permasalahan krusial warga Ibukota dan juga menyokong perubahan fundamental DKI Jakarta sebagai kota global.
Kendati begitu, Heru memastikan, Partai Demokrat akan terus mengawal kinerja Pemprov DKI Jakarta. Termasuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2023 agar uang dari rakyat dapat dipergunakan secara efektif, efisien, dan juga dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta.
Dalam rapat paripurna itu, Heru menyatakan, jajarannya telah dilakukan berhasil menuntaskan aksi lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI mencapai 90,02 persen per 31 Desember 2023. “Angka ini melampaui rata-rata capaian nasional sebesar 78,20 persen,” ucapnya.
Heru pun menyampaikan terima kasihmutuk untuk apresiasi yang mana disampaikan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap perolehan predikat WTP dari BPK, menghadapi Laporan Keuangan Pemprov DKI Ibukota Indonesia Tahun Anggaran 2023. “Capaian ini merupakan wujud komitmen eksekutif untuk terus mempertahankan lalu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Heru.
Heru juga menyampaikan jawaban menghadapi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan lalu Belanja Daerah (P2APBD) Pemprov DKI Ibukota Tahun Anggaran 2023.
Sejumlah hal yang tersebut disorot Heru, antara lain peningkatan Sistem Pengendalian Intern pemerintahan (SPIP); laporan realisasi anggaran yang meliputi pendapatan daerah, belanja wilayah juga pembiayaan daerah; prospek peningkatan target pajak melalui kebijakan fiscal cadaster; juga penerapan sistem online secara real time.
Heru menilai, alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang digunakan berkesinambungan dengan implementasi inisiatif prioritas. Dengan mengedepankan perkembangan infrastruktur dan juga layanan perkotaan, seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan lalu sampah, pertumbuhan dunia usaha juga sektor usaha, dan juga pemulihan ekosistem kota serta implementasi pengerjaan rendah karbon.
Prioritas belanja difokuskan pula untuk pemberian bantuan di bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, juga bantuan keuangan bagi pemerintahan Daerah lainnya di rangka kerja sejenis antar-daerah. Ia memastikan, Pemprov DKI Ibukota Indonesia berikrar mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan rakyat Jakarta.
“Terkait pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima Kartu Ibukota Indonesia Cerdas (KJP), eksekutif berupaya melakukan konfirmasi ketersediaan stok pangan bersubsidi yang berkualitas ke semua posisi di jumlah keseluruhan yang mana cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah terjadi menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui perangkat lunak untuk pengendalian lalu pengawasan pelayanan,” tutur Heru.
Ia pun menjelaskan pendataan dan juga layanan acara bantuan sosial KJP Plus lalu Kartu Ibukota Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, Pemprov DKI Ibukota telah dilakukan melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus juga KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kemudian Informasi Terpadu Kepuasan Sosial (DTKS).
Pada tahap pertama tahun 2023, bantuan KJP Plus sudah disalurkan untuk 674.599 penerima dan bantuan KJMU untuk 15.153 penerima. Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah lama disalurkan untuk 656.390 penerima lalu bantuan KJMU terhadap 19.042 penerima. “Untuk mempermudah layanan KJP Plus juga KJMU, eksekutif telah lama menyediakan posko/helpdesk pelayanan KJP Plus dan juga KJMU di tingkat kota administrasi,” ungkap Heru. (*)
Artikel ini disadur dari Pengamat Sebut Kebijakan Pj. Gubernur Heru Solutif untuk Warga Jakarta
