JAKARTA – Deputi Transportasi juga Infrastruktur Kementerian Koordinator Area Kemaritiman kemudian Penanaman Modal (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan komponen bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dimaksud berkualitas atau rendah sulfur secara lebih lanjut tepat untuk mengatasi polusi udara dan juga penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang dimaksud berhak serta membutuhkan.
“Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa meningkatkan tarif BBM. Sehingga rakyat mendapatkan akses BBM yang mana tambahan berkualitas serta lebih besar bersih,” jelas Rachmat di pernyataannya, dikutip, Hari Jumat (13/9/2024).
Baca Juga: Miris! Nelayan Pandeglang Hambatan Melaut Gegara Pembatasan BBM Subsidi
Menurut beliau untuk menjalankan rencana yang dimaksud tanpa membebani penduduk ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang dimaksud lebih lanjut tepat sasaran, yaitu terhadap golongan yang mana membutuhkan.
“Jadi golongan kelas melawan tidaklah lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar dia.
Dia juga menegaskan perihal kegelisahan dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban sektor ekonomi rakyat kelas menengah. “Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan dunia usaha terhadap kelas menengah,” jelasnya.
Meski pada waktu ini belum dapat membeberkan detil peraturan yang mana berada dalam disusun pemerintah, ia menyampaikan, “Apabila menggunakan asumsi yang dimaksud dilaporkan di tempat media, di tempat mana jenis kendaraan ebih dari 1400 cc bukan akan menjadi golongan penerima subsidi BBM maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” jelasnya.
Rachmat mengingatkan beberapa poin yang tersebut melatarbelakangi rencana pemerintah untuk menggalakkan penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Hal ini artinya pajak publik tidak ada secara optimal tersalurkan sebab tak dinikmati golongan yang dimaksud membutuhkan subsidi tersebut,” ujar dia.
Baca Juga: Pengamat UGM: BBM Subsidi Salah Sasaran Bebani APBN Rp90 Ribu Miliar
Melihat tantangan tersebut, maka penambahan anggaran subsidi BBM tidak ada dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang mana bukan tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah menggerakkan penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang digunakan tepat sasaran.
Di sisi lain, tantangan polusi udara yang digunakan berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan pada menggerakkan penyediaan BBM rendah sulfur yang digunakan lebih besar masif. Kemenko Marves menekankan, ketika ini telah terdapat kilang minyak yang tersebut siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di tempat tempat Jakarta.
“Oleh lantaran itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari DKI Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028,” kata dia.
