Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi serta Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
Jakarta – Rektor Universitas Islam Negara Indonesia (UII) Yogyakarta Fathul Wahid mengeluarkan surat edaran untuk pejabat struktural dalam lingkungan kampus tersebut, Kamis 18 Juli 2024. Surat edaran bernomor 2748/Rek/10/SP/VIW2024 itu terkait penulisan nama peringkat akademiknya.
Dalam surat itu Fathul memohon agar namanya tak lagi diberi embel-embeli gelar kejuaraan profesor ke bagian depan lalu gelar kejuaraan akademik di dalam bagian belakang, yakni S.T., M.Sc., dan juga Ph.D di semua penulisan dokumen serta korespondensi.
“Agar seluruh korespondensi surat, dokumen, juga produk-produk hukum selain ijazah, transkrip nilai, kemudian yang mana setara itu dengan penandatangan rektor yang selama ini tertoreh gelar kejuaraan lengkap, agar dituliskan tanpa peringkat berubah menjadi ‘Fathul Wahid’,” kata beliau pada surat itu.
Fathul mengatakan, langkah ini dikerjakan untuk menguatkan atmosfir kolegial di tata kelola perguruan tinggi.
Langkah Fathul ini berubah jadi perbincangan di media sosial mengingat adanya banyak politisi yang mencoba mendapatkan penghargaan profesor bukan sesuai ketentuan. Soal ini juga ditelusuri Kementerian Pendidikan lalu Kebudayaan.
Penelusuran Majalah Tempo menemukan fakta bahwa penghargaan guru besar yang tersebut didapatkan beberapa jumlah politisi itu penuh keganjilan. Usai terbitnya laporan itu, muncul sebagian seruan dari akademisi agar kampus tak sembarangan memberikan gelar kejuaraan guru besar.
Fathul membenarkan adanya surat edaran itu. “Saya mengawasi peringkat profesor ini tambahan ke mengenai amanah, bagaimana tanggungjawab besar kita di bola akademik,” kata dia.
Gelar profesor, kata Fathul, bukanlah status sosial yang mana mesti disakralkan. “Dengan tanggungjawab yang dimaksud besar itu, kami tidaklah ingin ada orang, satu di antaranya para politisi lalu pejabat itu, mengejar-ngejar peringkat profesor ini belaka demi sebuah status, bukanlah sebagai tanggungjawab juga amanah,” kata dia.
Fathul prihatin berbagai rakyat masih mensakralkan gelar kejuaraan profesor ini. Namun tak peduli serangkaian dan juga tanggungjawab pada waktu gelar kejuaraan itu sudah ada disematkan. “Maka langkah (penghapusan penulisan nama gelar) ini kami harap mampu mendesakralisasi itu kemudian lebih besar menekankan gelar kejuaraan profesor sebagai tanggungjawab kemudian amanah akademik. Kami berharap profesi ini kembali terhormat,” kata dia.
Gelar profesor dan juga akademik yang digunakan melekat pada jabatannya sebagai rektor, kata Fathul, tidaklah relevan dicantumkan di korespondensi atau perihal surat-menyurat serta dokumen lainnya. “Tapi ini semata-mata pendapat personal saya,” kata dia. “Saya tidaklah sanggup memaksa warga untuk mengikuti, belaka mencoba menjadikan sebagai aksi kultural saja, kalau bersambut maka itu akan sangat baik.”
Artikel ini disadur dari Rektor UII Fathul Wahid: Kami Tak Ingin Politisi dan Pejabat Mengejar Gelar Profesor demi Status
