Hubungan India-Pakistan mengalami penurunan usai serangan dalam Jammu dan juga Kashmir

Istanbul – Hubungan antara India lalu Pakistan jatuh ke titik terendah akibat serangan terhadap wisatawan di dalam wilayah Jammu kemudian Kashmir yang dimaksud dikontrol India, Pahalgam, yang dimaksud menewaskan 26 khalayak pada 22 April lalu.
New Delhi pada Rabu (23/4) menyatakan penangguhan Perjanjian Air Indus yang mana mengatur penjatahan air dari enam sungai pada wilayah aliran sungai Indus antara dua negara dengan senjata nuklir tersebut.
Penangguhan perjanjian bilateral itu disampaikan setelahnya Awal Menteri India Narendra Modi mengatur rapat Komite Kabinet untuk urusan Keselamatan menyusul serangan ke Jammu lalu Kashmir.
India juga mengusir penasihat militer Pakistan dan juga mengempiskan jumlah total staf diplomatik yang digunakan bertugas dalam kedutaan besar Pakistan di dalam New Delhi.
Visa yang digunakan diterbitkan bagi WN Pakistan di dalam bawah skema regional SAARC (Asosiasi Kerja Sama Lokal Asia Selatan) juga ditangguhkan.
Kemudian pada Kamis (24/4), New Delhi mengumumkan bahwa layanan visa ke Pakistan akan ditangguhkan seluruhnya, juga warga India yang digunakan sedang berkunjung ke Pakistan diminta kembali "sedini mungkin".
India juga menangguhkan satu-satunya pintu perbatasan dengan Pakistan yang digunakan dioperasikan pada Wagah-Attari.
Pakistan membalas
Pemerintah Pakistan merespons tindakan India yang dimaksud dengan menyatakan bahwa Perjanjian Air Indus yang dimaksud dimediasi oleh Bank Planet juga diteken pada September 1960 tidak ada mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
Islamabad menegaskan bahwa tindakan yang disebutkan amat "sembrono" juga mengingatkan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Pakistan juga menyatakan penangguhan Kesepakatan Simla, pakta bilateral tahun 1972 yang tersebut memberi dasar bagi Garis Kendali (Line of Control) antara kedua negara ke wilayah sengketa Kashmir juga kerangka bagi penyelesaian sengketa bilateral.
Penangguhan Kesepakatan Simla, langkah paling radikal oleh pemerintah Pakistan, diinformasikan setelahnya Utama Menteri Shehbaz Sharif menjadi pemimpin rapat Komite Ketenteraman Nasional.
Sementara itu, membalas tindakan New Delhi, Islamabad juga mengusir atase pertahanan dan juga mengempiskan staf diplomatik pada kedutaan besar India di Pakistan.
Pakistan juga menghentikan pintu perbatasan Attari-Wagah kemudian menghentikan semua perdagangan bilateral maupun dengan pihak ketiga melalui Pakistan.
Islamabad turut menangguhkan penerbitan visa bagi warga India ke bawah skema SAARC, kecuali untuk perjalanan ibadah bagi kaum Sikh, serta menangguhkan ruang udaranya baik bagi seluruh pesawat yang dimaksud dimiliki maupun dioperasikan pihak India.
Sumber: Anadolu
Artikel ini disadur dari Hubungan India-Pakistan memburuk usai serangan di Jammu dan Kashmir






