Jakarta – Ketua DPR Puan Maharani mengulas beberapa jumlah permasalahan yang berubah menjadi perhatian serius bagi DPR selama masa persidangan V berlangsung. Salah satu langkah yang dimaksud beliau soroti adalah pembentukan panitia khusus atau pansus haji untuk untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah.
“DPR RI melalui regu pengawas haji sudah pernah melaksanakan fungsi pengawasan, baik pada ketika persiapan maupun pelaksanaan ibadah haji,” kata Puan pada Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Kamis, 11 Juli 2024.
Lebih lanjut, Puan turut mengumumkan beberapa orang permasalahan lain yang berubah jadi perhatian DPR di beberapa waktu ke belakang. Dia memaparkan DPR telah terjadi menyelenggarakan rapat kerja serta rapat dengar pendapat berkenaan dengan permasalahan yang dimaksud berubah menjadi sorotan masyarakat.
Dia mengatakan permasalahan itu mencakup Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera, pembatalan beratus-ratus pelamar yang mana dinyatakan lulus PPPK tahun 2023, tindakan hukum judi online, penyediaan jasa internet Starlink, mafia tanah lalu sertifikat tanah elektronik, dan juga peredaran narkoba di dalam wilayah perbatasan pulau Kalimantan.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan berubah-ubah polemik itu. “Pemerintah harus segera menindaklanjuti seluruh permasalahan yang dimaksud sehingga rakyat merasakan penampilan negara di mengurus rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan juga mengungkap bervariasi pembahasan yang sudah pernah dijalankan DPR lainnya, seperti pemberian pertimbangan terhadap tujuh calon duta besar luar biasa serta berkuasa penuh negara sahabat untuk negara Indonesia; penentuan 17 anggota lembaga sensor fil periode 2024-2028, juga pemberian kewarganegaraan republik Tanah Air terhadap atlet sepak bola.
Pilihan Editor: Anggota DPR Curiga ada Travel Nakal Manfaatkan Jatah Kuota Haji
Artikel ini disadur dari Puan Maharani Desak Pemerintah Selesaikan Polemik Tapera hingga Starlink
