JAKARTA – Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman lalu Penyertaan Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mencatatkan data Katalog Elektronik (e-Katalog) mampu menghemat anggaran negara hingga beratus-ratus triliun. Jumlah yang disebutkan dibukukan selama satu tahun terakhir.
Menurutnya, satu pembelian item atau barang melalui e-Katalog dapat menghemat dana hingga 40 persen. Meski begitu, Luhut enggan merinci nominal atau bilangan bulat pasti dari anggaran yang tersebut ditekan tersebut.
“Sekarang anda tiada tahu selama setahun terakhir ini berapa ratus triliun yang mana dihemat KPK, coba dihitung berapa ratus triliun, satu komputer Odo (Deputi Lingkup Peluang Usaha Pariwisata juga Sektor Bisnis Kreatif) lapor ke saya satu pembelian laptop, satu item itu bisa jadi menghemat 40 persen dari berapa triliun,” ujar Luhut pada waktu kompetisi Temu Bisnis P3DN VIII, ICE BSD, Selasa (17/9/2024).
Adapun, jumlah agregat item atau komoditas yang tersedia di dalam e-Katalog naik signifikan. Hingga pada waktu ini angkanya menyentuh 9,4 jt item yang sudah ada melakukan registrasi pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa otoritas (LKPP).
Luhut menyebut, pemerintah akan mengelompokan 9,4 jt item tersebut. Selain itu, otoritas akan datang menyusun kebijakan lapangan usaha berdasarkan jumlah agregat item yang digunakan terdaftar di dalam e-Katalog.
“Sekarang kita lagi mengelompokan itu macam-macam 9,4 jt itu, sehingga itu akan melahirkan satu lapangan usaha policy yang mana nanti akan kita mendirikan industri-industrinya untuk mensuplai ke e-Katalog dan juga kebutuhan,” paparnya.
“Teman-teman sekalian 9,4 jt itu bukanlah bilangan bulat yang tersebut kecil, jadi sebenarnya saya ungkapkan juga untuk bapak Presiden ‘Pak 9,4 jt ini kita sudah ada sanggup bikin lapangan usaha policy kita’ jadi item apa semata dari 9,4 jt ini kelompokkan, yang kita bangun industrinya supaya itu betul-betul merekan captive market pada di e-katalog tadi,” beber dia.
Di lain siai, Luhut menilai e-Katalog atau perangkat lunak belanja online milik pemerintah dapat menghindari langkah pidana korupsi. Pasalnya, sistem ini bisa jadi dipantau secara terintegrasi melalui digitalisasi.
Dia memandang, dengan e-katalog versi 6 yang dimaksud diperkenalkan pada Maret 2024 lalu, perkara anomali nilai dapat terpantau. Sehingga, pihak tertentu tiada dapat melakukan kecurangan yang mana merugikan negara.
