JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) menambah alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Ibu Daerah Perkotaan Nusantara ( IKN ) pada tahun 2025 menjadi Rp9,11 triliun.Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan, penambahan alokasi anggaran yang dimaksud ditujukan untuk melanjutkan konstruksi infrastruktur dasar di dalam wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
“Keberlanjutan pembangunan IKN sbesar Rp9,11 triliun ini diapkai untuk ditjen bina marga ditjen cipta karya kemudian ditjen perumahan,” ujar Basuki pada Raker sama-sama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).
Lewat paparannya, Basuki menjelaskan alokasi anggaran IKN sebesar Rp9,11 triliun tahun 2025 itu akan digunakan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, lalu Perumahan.
Rincinya, Ditjen Bina Marga ditugaskan untuk mengerjakan jalan akses di tempat pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemenuhan akses jalan perumahan, perkembangan jalan sumbu kebangsaan barat dan juga timur, konstruksi jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder dalam kawasan IKN.
Selanjutnya, Bina Marga juga akan datang menyelesaikan konstruksi Jalan Tol IKN seksi 6C – 1 simpang 3 ITCI – Simpang 1B, pemenuhan pengerjaan Bandara VVIP IKN, dan juga penyelenggaraan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, kemudian seksi 6B.
Kemudian, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga digunakan Ditjen Cipta Karya untuk menggalang perkembangan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU juga JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, bursa kemudian puskesmas dalam kawasan rusun ASN.
Alokasi anggaran IKN juga digunakan oleh Ditjen Perumahan untuk melanjutkan perkembangan 47 tower rusun ASN lalu Hankam.
Sekedar informasi tambahan, penambahan anggaran IKN ini menyesuaikan kenaikan pagu anggaran Kementerian PUPR yang dimaksud sebelumnya sudah disetujui DPR RI Rp40,59 triliun. Sehingga totalnnya, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp116,23 triliun.
Selain untuk IKN, tambahan anggaran Rp40,59 triliun tahun 2025 itu juga dialokasikan untuk revitalisasi sekolah Rp19,5 triliun, dan juga penyelesaian konstruksi bendungan dan juga irigasi sebesar Rp11,98 triliun.
