JAKARTA – otoritas mempercepat perubahan fundamental digital layanan masyarakat dengan membentuk Ina Digital, sebuah entitas yang digunakan bertugas mengoordinasikan keterpaduan layanan digital pemerintah.
Pembentukan Ina Digital bertujuan untuk meningkatkan efisiensi lalu mempermudah akses penduduk terhadap layanan pemerintah. Ina Digital didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital lalu Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Entitas ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Mei 2024 lalu dikelola oleh Peruri bekerja serupa dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara serta Reformasi Birokrasi (PANRB) juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa Ina Digital akan mengintegrasikan ribuan perangkat lunak yang mana tersebar pada berbagai kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah. Hal ini memungkinkan rakyat untuk tidak ada perlu mengisi data berulang kali ketika mengakses berbagai layanan.
“Ina Digital menjamin layanan digital yang digunakan terpadu lalu mudah diakses oleh penduduk tanpa proses yang dimaksud rumit,” ujar Anas di pernyataannya, Rabu (14/8/2024).
Sebagai langkah awal, 15 kementerian kemudian lembaga telah lama menyetujui secara resmi komitmen untuk menyokong integrasi layanan digital ini. Sembilan di dalam antaranya termasuk pada sektor Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Prioritas, seperti kesehatan, pendidikan, kemudian administrasi kependudukan.
Direktur Utama Peruri, Dwina Septiani Wijaya, mengungkapkan bahwa Ina Digital sedang mengembangkan tiga pembaharuan digital yang mana akan saling terintegrasi, terdiri dari portal serta perangkat lunak yang digunakan ditujukan untuk penduduk juga instansi pemerintah.
Portal lalu aplikasi mobile yang dimaksud akan memungkinkan warga mengakses berbagai layanan publik, sementara instansi pemerintah dapat mengakses layanan tata kelola administrasi pemerintahan, baik di area pusat maupun daerah.
Ina Digital juga menggunakan Sistem Penghubung Layanan pemerintahan (SPLP) untuk menyokong pertukaran data antar sistem juga aplikasi. Untuk mempermudah kemudian mengamankan akses, Ina Digital mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci akses tunggal otentikasi, yang digunakan memungkinkan pengguna untuk tidaklah perlu menghasilkan akun atau mengisi data berulang kali pada waktu mengakses layanan yang dimaksud berbeda.
Proses keamanan diperkuat dengan enkripsi data berlapis juga penerapan multi-factor authentication (MFA) untuk melakukan konfirmasi verifikasi data lalu identitas berjalan aman. Proses pengembangan ini diawasi oleh Badan Siber juga Sandi Negara (BSSN) sesuai dengan standar yang digunakan ditetapkan oleh PERURI lalu pemerintah.
