JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi aturan baru tentang kemudahan berupaya bagi para penanam modal pada Ibu Daerah Perkotaan Nusantara atau IKN . Lewat aturan baru ini para penanam modal makin dimanjakan lewat prasarana lalu kemudahan perizinan khusus untuk melakukan pengembangan pada IKN.
Hal ini seperti yang mana tertuang pada Peraturan otoritas Nomor 29 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan otoritas Nomor 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha , lalu Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di dalam Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (IKN).
Secara umum setidaknya terdapat 14 pasal yang dilaksanakan inovasi kemudian penyesuaian untuk memberikan kelancaran proses pembangunan ekonomi dalam IKN. Regulasi teranyar yang dimaksud diteken Presiden pada 12 Agustus 2024 lalu.
“Bahwa untuk menyesuaikan pengaturan penyelenggaraan persiapan pembangunan kemudian pemindahan Ibu Pusat Kota Nusantara pada penyelenggaraan otoritas Daerah Khusus Ibu Pusat Kota NUsantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Daerah Perkotaan Nusantara,” tulis beleid awal PP tersebut, diambil Kamis (15/6/2024).
Beberapa aturan yang dimaksud mengalami inovasi serta penyesuaian terkait kesesuaian pemanfaatan ruang kemudian zonasi seperti yang diatur pada pasal 9. Selain itu terdapat pembaharuan yang dimaksud kaitannya dengan persetujuan lingkungan seperti di tempat pasal 10.
Ketentuan lain yang tersebut juga mengalami pembaharuan menyangkut tentang verifikasi serta proses pemberian persetujuan perizinan berupaya bagi calon penanam modal di tempat IKN, hal ini diatur di pasal 13 PP 29/2024.
Selanjutkan ketentuan yang tersebut diubah juga menyangkut pemanfaatan lahan milik Badan Otorita yang mana akan dialokasikan untuk calon penanam modal IKN, hal ini diatur di pasal 16. Setidaknya ada 2 jenis hak menghadapi tanah yang dimaksud dimiliki Badan Otorita, yaitu BMN (Barang Milik Negara) dan juga Penguasaan Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (ADP).
Lewat regulasi tersebut, khusus dalam IKN pemanfaatan BMN tak hanya saja dijalankan oleh Kementerian/Lembaga terkait, namun juga sanggup dimanfaatkan oleh Badan Otorita. Sedangkan ADP, Badan Otorita akan mendapatkan Hak Pakai di dalam menghadapi Hak Pengelolaan (HPL) yang mana siap diberikan untuk calon investor.
