JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal II 2024 meningkat meskipun masih terkendali. Kedudukan ULN Indonesia pada kuartal II 2024 tercatat sebesar USD408,6 miliar atau setara setara Rp6.399,69 triliun.
Jumlah itu bertambah sebesar 2,7 persen (yoy), lebih banyak tinggi dibandingkan peningkatan sebesar 0,2 persen (yoy) pada kuartal I 2024.
“Peningkatan yang disebutkan bersumber dari ULN sektor rakyat maupun swasta,” ungkap Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di keterangannya, Kamis (15/8/2024).
Menurut Erwin, ULN pemerintah kembali mencatatkan data kontraksi pertumbuhan. Tempat ULN pemerintah pada triwulan II 2024 sebesar USD191,0 miliar, atau mencatatkan kontraksi pertumbuhan 0,8 persen (yoy), berlanjut dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,9 persen (yoy).
Perkembangan yang dimaksud khususnya dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana penanam modal nonresiden pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik seiring dengan masih tingginya ketidakpastian pangsa keuangan global.
“Pemerintah berjanji tetap saja menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan juga bunga utang secara tepat waktu, juga menjalankan ULN secara pruden, terukur, oportunistik serta fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan juga optimal,” jelasnya.
Sebagai salah satu komponen pada instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor produktif dan juga belanja prioritas dengan tetap saja memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah utamanya mencakup Bidang Jasa Kesejahteraan serta Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, lalu Pemastian Sosial Wajib (18,8 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,6 persen); juga Jasa Keuangan serta Asuransi (9,5 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap saja terkendali mengingat hampir seluruh ULN mempunyai tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah.
