JAKARTA – Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengungkap bahwa pendapatan negara dirancang untuk bisa jadi mencapai Rp2.996,9 triliun pada tahun 2025. Hal ini disampaikan di acara Penyampaian RUU APBN 2025 yang dimaksud dijalankan dalam Kompleks Parlemen Jakarta, Hari Jumat (16/8/2024).
Jokowi merinci, pendapatan negara yang disebutkan akan terdiri dari penerimaan perpajakan kemudian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rancangan pendapatan negara ini disebutnya akan tetap saja menjaga iklim penanaman modal serta kelestarian lingkungan dan juga keterjangkauan layanan publik.
“Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun, yang digunakan terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun juga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp505,4 triliun,” ungkap Jokowi pada Pidato Nota Keuangan RAPBN 2025 dalam Kompleks Parlemen Jakarta.
Lebih lanjut disampaikan, reformasi perpajakan akan dilanjutkan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata kelola juga administrasi perpajakan, dan juga pemberian insentif perpajakan yang terarah lalu terukur.
Menurut Jokowi, upaya peningkatan PNBP terus dilaksanakan melalui penyelenggaraan teknologi untuk perencanaan juga pelaporan, penguatan tata kelola juga pengawasan, optimalisasi pengelolaan aset negara kemudian sumber daya alam, dan juga menyokong pembaharuan layanan.
“Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan sebesar 2,53% terhadap Pendapatan Domestik Bruto atau Rp616,2 triliun yang tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman kemudian dikelola secara hati-hati,” ujar Presiden.
Jokowi mengklaim, eksekutif terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi, menyokong kebijakan pembiayaan skema KPBU, termasuk penguatan Lembaga Pengelola Penanaman Modal (LPI), kemudian Special Mission Vehicle (SMV), dan juga peningkatan akses pembiayaan bagi penduduk berpenghasilan rendah, UMKM, dan juga Usaha Ultra Mikro.
“Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5%–5%. Angka kemiskinan diturunkan di rentang 7–8%. Rasio gini di kisaran 0,379–0,382. Angka Modal Individu (IMM) pada level 0,56. Angka Tukar Petani (NTP) ditingkatkan pada kisaran 115–120. Angka Tukar Nelayan (NTN) dijaga di dalam kisaran 105–108,” imbuhnya.
