Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
EKONOMI perkembangan area tak dapat dipisahkan dari peran Anggaran Pendapatan juga Belanja Daerah (APBD). Hal yang dimaksud lantaran APBD merupakan instrumen utama bagi pemerintah area pada merancang serta mengimplementasikan program-program pengerjaan yang dimaksud berdampak dengan segera pada kesejahteraan masyarakat.
Ironisnya, sebagian besar alokasi APBD pada waktu ini masih lebih lanjut berbagai digunakan untuk pembiayaan belanja pegawai dibandingkan dengan alokasi untuk kegiatan Pembangunan yang digunakan diinginkan masyarakat. Ketergantungan pada belanja rutin – seperti upah serta tunjangan pegawai – memproduksi ruang fiskal yang dimaksud tersedia untuk penyelenggaraan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, juga pengembangan kegiatan ekonomi tempat menjadi sangat terbatas. Tatkala sebagian besar dana APBD terserap untuk belanja pegawai, maka inisiatif-inisiatif strategis untuk pengembangan wilayah menjadi terhambat.
Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar dana transaksi dari pemerintah pusat – seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), juga Dana Desa (DD) – sebagian besar telah lama ditentukan penggunaannya (earmarked). Sehingga, keberadaan earmarking mutlak memangkas fleksibilitas pemerintah tempat pada mengalokasikan dana sesuai dengan keinginan serta prioritas lokal. Akibatnya, keluhan terhadap kekurangan anggaran untuk program-program yang mana dianggap penting oleh pemerintah wilayah pun kerap tak terhindarkan.
Salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan fiskal pemerintah ialah dengan meningkatkan kekuatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menguatkan PAD bukanlah belaka sekadar pilihan, tetapi menjadi suatu keharusan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Perkuatan PAD menjadi penting lantaran sumber pendapatan yang disebutkan lebih tinggi fleksibel penggunaannya dibandingkan dengan dana pengiriman dari pemerintah pusat.
Pemerintah tempat mutlak akan memiliki lebih lanjut banyak keleluasaan di merancang kemudian melaksanakan inisiatif konstruksi yang sesuai dengan permintaan dan juga peluang daerahnya melalui optimalisasi sumber-sumber PAD. Pendapatan dari sumber-sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi, kemudian hasil pengelolaan kekayaan tempat yang dimaksud dipisahkan, dapat digunakan lebih tinggi leluasa sesuai keperluan lalu prioritas konstruksi daerah. Dengan demikian, Pemda lebih tinggi leluasa menggunakan PADnya untuk mendanai berbagai kegiatan penyelenggaraan yang bersifat strategis juga berdampak dengan segera pada kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, meningkatkan PAD bukanlah tugas yang dimaksud mudah lalu sampai ketika ini, masih banyak area yang tersebut belum mampu kemudian mempunyai prospek sumber daya kegiatan ekonomi yang mana memadai untuk meningkatkan PAD secara signifikan.
Tantangan dan juga Prospek Pajak Daerah di Kerangka UU HKPD
Salah satu pilar utama di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara eksekutif Pusat juga otoritas Daerah (UU HKPD) adalah peningkatan kemampuan pajak wilayah atau local taxing power. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan kemandirian fiskal pemerintah wilayah pada rangka mengupayakan penyelenggaraan yang tersebut berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang diatur pada UU yang dimaksud adalah pembaharuan proporsi bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari sebelumnya 70:30 (70% untuk provinsi dan juga 30% untuk kabupaten/kota) menjadi 30% untuk provinsi kemudian 70% untuk kabupaten/kota.
Kebijakan ini juga mencakup Pajak Barang juga Jasa Tertentu (PBJT), di area mana kewenangan pengelolaannya lebih besar sejumlah diserahkan terhadap daerah. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan area kemudian memberikan insentif bagi pemerintah tempat untuk tambahan proaktif pada menggali peluang pajak lokal.
Perubahan proporsi yang disebutkan memiliki dampak signifikan terhadap upaya penguatan fiskal daerah. Sebelumnya, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2023, realisasi penerimaan PKB nasional mencapai Mata Uang Rupiah 35,2 triliun, di tempat mana sebelumnya 70% diterima oleh pemerintah provinsi juga 30% oleh kabupaten/kota. Kini, dengan adanya pembaharuan kebijakan, diharapkan kabupaten/kota akan lebih besar miliki insentif untuk meningkatkan penerimaan PKB dengan upaya-upaya yang digunakan lebih lanjut maksimal, seperti memperbaiki sistem penagihan pajak, meningkatkan pelayanan wajib pajak, serta menghindari terjadinya kebocoran pajak.
