JAKARTA – Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menyatakan penetapan tarif KRL berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) akan diterapkan secara bertahap.
Risal menyatakan hal yang dimaksud sekaligus bagian dari sosialisasi untuk penduduk sekaligus transisi untuk menetapkan tarif baru KRL yang dimaksud akan naik di waktu bersamaan. Tujuannya agar beban public service obligation (PSO) yang mana ditanggung eksekutif dapat berkurang dengan menaikan tarif terhadap para pelanggan.
“Guna melakukan konfirmasi agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, pada waktu ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, serta akan dijalankan sosialisasi terhadap penduduk sebelum ditetapkan,” kata Risal di keterangan resmi, Mulai Pekan (2/9/2024).
Lewat proses sosialisasi tersebut, Risal menambahkan pihaknya juga masih terus membuka ruang diskusi untuk menerima berbagai macam masukan baik dari para akademisi maupun rakyat untuk mereview kebijakan baru tersebut. Harapannya kebijakan baru ini tidaklah memberatkan para pengguna jasa layanan KRL.
“Diskusi masyarakat ini akan dilaksanakan setelahnya skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan juga merupakan bagian dari sosialisasi untuk masyarakat,” lanjutnya.
Meski demikian, Risal menuturkan wacana penetapan tarif KRL berbasis NIK atau penyesuaian tarif ini tak diterapkan di waktu dekat. Meskipun tak dikabarkan tambahan spesifik terkait keterangan waktu kapan hal ini akan diterapkan.
“Kementerian Perhubungan menegaskan belum akan ada penyesuaian tarif KRL Jabodetabek di waktu dekat. Dalam hal ini, skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan,” pungkasnya.
