Kata Heru Budi masalah Rencana Sekolah Swasta Gratis di dalam DKI
Jakarta – pemerintahan Provinsi DKI Ibukota Indonesia masih mengkaji mengenai rencana kebijakan sekolah gratis untuk sekolah swasta. Saat ini, anggaran Pemprov DKI Ibukota untuk pembiayaan lembaga pendidikan sebesar 20 persen juga telah melebihinya.
Penjabat (Pj) Pengelola DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menanggapi hal itu, khususnya di upaya pengadaan sekolah swasta gratis, apakah Ibukota Indonesia dinilai mampu di segi pembiayaan. “Anggaran berubah menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Artinya kalau sesuai aturan (sudah) melebihi yang dimaksud ditetapkan. Ya sekarang 23 (persen),” kata beliau ke Kantor DPRD DKI Ibukota pada Kamis, 25 Juli 2025.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi E DPRD DKI Ibukota Indonesia mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024 sebesar Simbol Rupiah 81,7 triliun. Tapi faktanya, pemakaian anggaran sekolah ketika ini melebihi hitungan 20 persen.
Meski kebijakan sekolah swasta gratis dinilai dapat menguras APBD lalu membludaknya pemakaian anggaran pendidikan, Heru menyatakan hal itu justru harus diperjuangkan untuk kebaikan anak-anak ke DKI Jakarta, khususnya yang dimaksud tidak ada tertampung pada kuota penerimaan partisipan didik baru (PPDB) sekolah negeri.
“Saya berharap adik-adik, anak-anak kita sanggup sekolah gratis semua. Tentunya nanti yang mana ke swasta koordinasi dengan DPRD DKI Jakarta,” kata Heru.
Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Budi Awaluddin memaparkan awal mula wacana sekolah swasta gratis itu muncul dari amanah Mahkamah Konstitusi. “MK mengamanahkan sekolah gratis untuk swasta kemudian negeri,” kata Budi, Kamis.
Anggaran pengadaan sekolah gratis juga menjadi prioritas utama pada jatah anggaran 20 persen. Jika ada sisa, anggaran bisa saja dipakai untuk hal lain, diantaranya perekrutan guru.
“Yang diutamakan sekolah gratis. Baru nanti sanggup menganggarkan lain,” kata Budi.
Budi membenarkan, fakta pemanfaatan anggaran lembaga pendidikan ketika ini sudah ada melebihi batas yang digunakan ditetapkan sebesar 20 persen dari APBD. Saat ditanya apakah nanti Ibukota Indonesia mampu pada pengadaannya sekolah gratis, ia tidaklah menjawab pasti. “Ya mudah-mudahan mampu,” ujarnya.
Mengenai bagaimana kriteria sekolah swasta yang digunakan seperti apa yang akan digratiskan lalu ada berapa sekolah swasta di DKI Jakarta, Disdik belum merincikannya.
Artikel ini disadur dari Kata Heru Budi soal Rencana Sekolah Swasta Gratis di DKI






