GORONTALO – Wisata Gorontalo mungkin saja bukan sepopuler tempat wisata lain pada Indonesia Timur. Namun, bila berbicara mengenai potensinya, pariwisata di tempat provinsi ini sebetulnya sangat besar dan juga layak untuk didorong pengembangannya.
Berdasarkan data yang digunakan disampaikan Dinas Wisata Provinsi Gorontalo, sampai pada 2024, Gorontalo memiliki setidaknya 71 wisata bahari, 28 wisata alam, 16 wisata buatan, 10 wisata budaya atau religi, 15 wisata sejarah, dan juga 20 destinasi wisata minat khusus.
Dari sisi akomodasi, Gorontalo miliki 59 hotel, 24 penginapan, 27 homestay, 229 rumah makan, juga 61 restoran lalu 47 cafe.
Tidak hanya sekali itu, Gorontalo juga cukup rutin menyelenggarakan event-event pariwisata untuk mengiklankan peluang yang dimaksud dia milik. Terdapat 30 event yang digunakan tersebar di dalam kabupaten/kota, lalu tiga dalam antaranya bahkan masuk di kalender Kharisma Event Nusantara besutan Kementerian Perjalanan juga Sektor Bisnis Kreatif.
Sayangnya, menurut Kepala Dinas Peluang Usaha Pariwisata Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, pengembangan kemungkinan wisata dalam Gorontalo dihadapkan oleh sebagian tantangan. Persoalan pertama menyangkut anggaran pemerintah yang dimaksud dinilai tidak ada ideal untuk menggalakkan pengembangan destinasi wisata.
“Karena keterbatasan anggaran pemerintah, kami sulit sekali merubah wajah destinasi wisata dalam sini. Solusinya kita terus menyokong masuknya pembangunan ekonomi di area sektor pariwisata,” kata Aryanto pada waktu ditemui dalam Kantor Gubernur Provinsi Gorontalo, baru-baru ini.
“Ini sedang coba kita bangun bagaimana memberdayakan sektor bidang usaha di area pariwisata ini dengan menggandeng dinas penyetoran modal untuk pelatihan memproduksi proposal bisnis. Prinsipnya kita harus mengarahkan terhadap investasi,” sambungnya.
Tantangan selanjutnya terkait kolaborasi lintas sektor. Menurut Aryanto, sektor pariwisata harus mendapat dukungan dari kementerian dan juga lembaga terkait. Seperti pengerjaan infrastruktur tentunya membutuhkan sinergi dengan Kementerian atau Dinas Perhubungan.
