Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merespons pengangkatan tiga wakil menteri oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara pada Kamis 18 Juli 2024. Hasto memandang pelantikan ketiga menteri itu merupakan salah satu langkah transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintah presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Kami mengamati sebenarnya waktu-waktu ke depan ini adalah proses transisi pemerintahan yang mana harus diwujudkan evaluasi secara kritis,” kata Hasto ketika ditemui dalam kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP ke Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Ibukota Pusat, Sabtu, 20 Juli 2024.
Pejabat yang digunakan dikukuhkan Jokowi adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, kemudian Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.
Hasto mengkaji bahwa seharusnya pengisian jabatan pada sebuah kementerian harus didasarkan pada kemampuan si pejabat. Dia menyatakan partainya tidaklah setuju apabila pengisian jabatan pada kementerian hanya sekali didasarkan pada bagi-bagi jatah kekuasaan belaka.
“Kompetensi dari kementerian itulah yang digunakan diharapkan oleh PDI Perjuangan daripada sekadar bagi-bagi jabatan kekuasaan politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto juga menyimpulkan susunan kementerian yang digunakan ada pada waktu ini masih relevan untuk menjawab bermacam tantangan. Di sisi lain, ia juga mengingatkan masalah beban anggaran yang berat kemudian utang luar negeri yang digunakan sedang ditanggung Indonesia.
Saat ditanya perihal keterlibatan PDIP pada rencana pelantikan tiga delegasi menteri, Hasto menegaskan bahwa kebijakan itu merupakan kewenangan presiden. “Itu merupakan hak sepenuhnya dari presiden,” ujarnya.
Tak sampai dalam situ, Hasto juga menyoroti pengangkatan keponakan Prabowo, Thomas Djiwandono, sebagai perwakilan menteri keuangan II untuk mendampingi Sri Mulyani Indrawati. Dia mengemukakan penilaian melawan langkah itu untuk publik.
“Rakyatlah yang digunakan akan mengawasi apakah langkah yang disebutkan tepat atau tidak,” tuturnya.
Hasto menyimpulkan siapa pun yang ditunjuk berubah jadi delegasi menteri haruslah seseorang yang dipersiapkan bermetamorfosis menjadi pemimpin serta mempunyai kompetensi di bidangnya.
“Untuk bermetamorfosis menjadi individu menteri, satu di antaranya duta menteri memerlukan syarat-syarat leadership, syarat-syarat teknokratik, syarat-syarat memahami bagaimana kebijakan melalui legislasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik tiga perwakilan menteri di dalam Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 18 Juli 2024. Pelantikan tiga duta menteri berdasarkan Keppres nomor 45/N Tahun 2024.
“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi tahun 1945, dan juga akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya terhadap bangsa dan juga negara,” ucap para pejabat mengikuti sumpah jabatan yang mana didiktekan Jokowi. Tiga Wamen yang mana dilantik juga bersumpah untuk menjalankan tugas dengan baik juga menjunjung tinggi etika jabatan.
Kabar pergantian pejabat ini berlangsung dalam sedang masa transisi kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Awalnya Sudaryono diproyeksikan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi akan datang calon Kepala daerah Jawa Tengah.
PIlihan Editor: DPP Projo Dukung Sejumlah Kandidat di pemilihan gubernur 2024, Hal ini Daftarnya
Artikel ini disadur dari Hasto Soroti Pelantikan 3 Wakil Menteri oleh Jokowi: Harap Bagian dari Proses Transisi
